Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies Ungkap Daftar Daerah Kampanye Terselubung Jokowi untuk Prabowo-Gibran, Sasar 27 Juta Pemilih

Kompas.com - 27/03/2024, 12:53 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengungkap daftar daerah yang digunakan kampanye terselubung Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Bambang Widjojanto mengatakan bahwa kampanye terselubung Presiden Jokowi itu disertai pembagian bantuan sosial (bansos).

“Di provinsi yang menjadi area operasi, wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta,” kata Bambang.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Tuding Jokowi Kampanye Terselubung di Daerah Tempat Prabowo Kalah pada 2014 dan 2019

Dalam paparan itu, Bambang mencantumkan daftar daerah kampanye terselubung Jokowi.

Rinciannya, di daerah Kabupaten Batu Bara dan Binjai, Sumatera Utara, dengan sasaran 515.000 pemilih.

Daerah Mentawai dan Padang, Sumatera Barat dengan sasaran 680 ribu pemilih. Selanjutnya Palembang 1,2 juta pemilih dan Bandar Lampung 750.000 pemilih.

Lalu, daerah Serang, Bandung, dan Purwakarta dengan sasaran 3,8 juta pemilih.

Selanjutnya, kota-kota di Jawa Tengah juga menjadi target operasi dengan sasaran 13,2 juta pemilih.

“Di daerah situ (Jawa Tengah) bansosnya luar biasa, intervensi aparaturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa,” kata Bambang.

Kemudian, daerah Sleman dan Bantul, DIY, dengan sasaran 1,6 juta pemilih.

Selanjutnya, tiga daerah di Jawa Timur, yakni Malang, Banyuwangi, dan Sidoarjo dengan sasaran 3,5 juta pemilih.

Baca juga: Kubu Anies: Malpraktik Pilpres Dimulai dari Tidak Netralnya Jokowi Tunjuk Ketua Pansel KPU-Bawaslu

Kemudian, daerah Manado dan Kepulauan Talaud (426.000 pemilih); Manggarai Barat dan Kupang (637.000 pemilih), hingga Papua di daerah seperti Biak dan Numfor (101.000 pemilih).

Bambang mencontohkan kenaikan suara Prabowo di Kepuluan Talaud, Sulawesi Utara. Pada Pemilu 2014 dan 2019, Prabowo memperoleh suara 21,91 persen dan 9,01 persen.

Namun, pada pemilu tahun ini, Prabowo mendapatkan suara 75,09 persen.

“Itu artinya incredible, terjadi kenaikan 66,38 persen, dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya,” kata Bambang.

“Pasti ada intervensi yang luar biasa dari bansos dan kunjungan-kunjungan dan sebagian aparatur and the all presiden’s men,” ujar Bambang.

Berdasarkan riset Tim Hukum Anies-Muhaimin, disimpulkan bahwa bansos dan penggunaan aparat negara mempengaruhi peningkatan suara Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com