Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Penuntasan Rekonstruksi Pasca Gempa Palu Berakhir Desember 2024

Kompas.com - 26/03/2024, 17:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Presiden, penuntasan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi tersebut akan berakhir pada Desember 2024.

"Saya telah menerbitkan Inpres Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di provinsi Sulawesi Tengah yang akan berakhir di Desember 2024," ujar Jokowi saat meresmikan Gedung Anutapura Medical Center RSUD Anutapura Palu sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/3/2024).

"Alhamdulillah dengan kerja keras dari berbagai pihak hari ini dikatakan fasilitas publik seperti jalan jembatan pelayanan publik seperti pendidikan pelayanan kesehatan aktivitas sosial dan ekonomi kita lihat sudah pulih kembali," lanjutnya.

Baca juga: Orang-orangnya Jokowi Disebut Bisa Dievaluasi jika Prabowo Sudah Menjabat Presiden

Presiden menyebutkan, selain gedung layanan kesehatan tersebut, fasilitas pendidikan dan permukiman pasca-bencana juga diresmikan pada Selasa.

Dua infrastruktur yang dimaksud yakni hasil rekonstruksi universitas negeri UIN Datokarama di Palu dan hunian tetap dan infrastruktur permukiman pasca bencana.

Kepala Negara pun meminta agar seluruh infrastruktur yang di sudah dibangun pasca bencana ini dijaga dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Agar aktivitas masyarakat sepenuhnya bisa normal kembali aktivitas sosial aktivitas ekonomi dapat bergerak dan pulih kembali," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Disebut Titip Nama Menteri ke Prabowo, Pengamat: Kabinet Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Sebagaimana diketahui, sekitar enam tahun lalu tepatnya 28 September 2018 bencana dahsyat terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gempa bumi bermagnitudo 7,4 menimbulkan tsunami yang meluluhlantakkan wilayah pesisir Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

Tak hanya itu, akibat Gempa bumi 7,4 pada skala richter itu beberapa titik di Kota Palu dan Kabupaten Sigi terjadi fenomena likuefaksi.

Likuefaksi atau pembuburan tanah, merupakan sebuah proses di mana tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat yang disebabkan karena gempa bumi.

Ribuan orang meninggal dan kehilangan tempat tinggal akibat gempa tersebut.

Sementara itu kerugian akibat gempa ditaksir mencapai Rp 15 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com