Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Penyerangan di Moskwa, Indonesia Waspadai Munculnya Teroris

Kompas.com - 26/03/2024, 05:38 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mewaspadai risiko munculnya jaringan teroris setelah penyerangan berdarah dalam salah satu konser di Balai Kota Crocus, Moskwa, Rusia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan deteksi dini jaringan teroris, termasuk terhadap Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang dikaitkan dengan penyerangan di Moskwa.

“Untuk deteksi dini, termasuk juga pemantauan jaringan-jaringan teroris, apalagi ISIS terus dilaksanakan,” kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Daftar Serangan ISIS Paling Mematikan di Eropa

Hadi menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencermati penyerangan di Moskwa.

“Tadi sudah kita bicarakan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Densus (88 Antiteror Polri), semuanya terus dipantau, baik pergerakan maupun aktivitasnya,” ujar Hadi.

“Termasuk juga kita upayakan bisa mendeteksi jaringan-jaringan sehingga bisa masuk kepada lone wolf. Ini yang kami bicarakan tadi,” kata Menko Polhukam.

Dalam rapat, Senin sore, hadir Kepala BNPT Rycko Amelza, Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen Djaka Budi Utama, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Verdianto Iskandar.

Dari rapat koordinasi itu, BNPT melaporkan bahwa kemungkinan aksi terorisme di Indonesia masih tergolong rendah hingga sedang atau menengah.

Baca juga: Fakta Serangan di Gedung Konser Moskwa: 11 Tersangka Ditangkap, 4 Diadili

Indonesia, melalui Menko Polhukam Hadi, mengutuk aksi penyerangan di Moskwa itu.

“Pemerintah mengutuk serangan teror di Moskwa, Rusia yang telah mengakibatkan ratusan korban jiwa. Aksi teror merupakan tindakan yang sungguh tidak beradab, apa pun alasannya karena mengorbankan pihak-pihak yang tidak berdosa,” ujar Hadi.

Sementara itu, Rycko Amelza mengatakan bahwa risiko munculnya jaringan atau aksi terorisme bisa terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Kalau sel (terorisme), di seluruh dunia sel-sel itu ada, tapi sel-sel ini kan sel ideologi. Bagaimana cara melawan ideologi? Dengan pengetahuan, berbagi pengetahuan,” ujar Rycko.

Ia mengatakan, di media sosial, masih ada yang mendukung aksi terorisme di Moskwa.

“Masih kita temukan di media sosial, dalam platform media baik yang terbuka, tertutup, tersembunyi, yang pribadi, kelompok, kita masih menemukan narasi-narasi yang mendukung tindakan tersebut. Kita masih menemukan narasi yang melakukan penyebaran sharing, melakukan propaganda,” kata dia.


Aksi penyerangan terjadi di Balai Kota Crocus, Moskwa, pada Jumat (22/3/2024) waktu setempat. Sedikitnya, 133 orang tewas dalam serangan berdarah tersebut.

Meski sudah ada klaim kelompok ISIS atau NIIS yang melancarkan penembakan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali tidak menyinggung kelompok tersebut saat berpidato pada Sabtu (24/3/2024) malam.

Baca juga: Rusia Tolak Komentari Klaim ISIS Bertanggung Jawab atas Penembakan Konser Moskwa 

Dikutip dari Kompas.id, Putin malah menghubungkan kejadian itu dengan Ukraina.

Namun, Amerika Serikat menilainya sebagai kesalahan.

“NIIS bertanggung jawab penuh atas serangan ini. Tidak ada keterlibatan Ukraina sama sekali,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson dalam pernyataan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com