Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pastikan Pasokan Aman, Pertamina Tambah Stok LPG hingga 394.000 Tabung di Jateng dan DIY

Kompas.com - 23/03/2024, 15:54 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT) terus meningkatkan stok liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) hingga mencapai 394.000 tabung selama Maret 2024.

Peningkatan stok LPG tersebut difokuskan di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terutama di daerah yang terdampak cuaca ekstrem.

Langkah tersebut diambil PPN setelah kapal pengangkut LPG berhasil bersandar di pelabuhan Semarang dan Rembang di tengah meredanya cuaca ekstrem yang sebelumnya melanda wilayah utara Jateng sejak Senin (11/3/2024).

Area Manager Communication, Relation, dan Corporate Social Responsibility (CSR) PPN RJBT Brasto Galih Nugroho menyatakan bahwa penambahan pasokan LPG 3 kg terus dioptimalkan.

Baca juga: Pertamina Pantau 255 Titik Pangkalan untuk Pastikan Pasokan LPG Bersubsidi Aman

"Pada Kamis (21/3/2024), penyaluran harian mencapai 1.614.150 tabung atau 8,1 persen di atas rata-rata normal penyaluran harian di Jateng dan DIY," katanya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/3/2024).

Gelombang tinggi di Laut Jawa akibat cuaca ekstrem sejak pertengahan Maret di wilayah Jateng dan DIY telah mengganggu proses distribusi.

Beberapa kapal Pertamina yang tiba di pelabuhan tidak dapat bersandar selama berhari-hari karena kondisi tersebut.

"Kondisi gelombang tinggi pada saat itu membuat pipa yang seharusnya dapat terpasang untuk mengalirkan stok gas dari kapal ke Terminal LPG tidak dapat kami sambungkan karena alasan keamanan," jelas Brasto.

Baca juga: Ledakan di Kapal Pengangkut Ratusan Tabung Elpiji di Berau, Warga Rasakan Getaran

Menyusul kesuksesan sandar kapal pengangkut LPG pada tanggal 16 Maret 2024, pemulihan distribusi dilakukan secara bertahap dengan menambah jam operasional penyaluran dan menambah stok di tingkat agen dan pangkalan berdasarkan proyeksi kenaikan konsumsi serta pemantauan konsumsi beberapa pekan terakhir.

Brasto menambahkan bahwa beberapa wilayah di Jateng mengalami hambatan penyaluran karena akses jalan yang tergenang banjir.

Oleh karena itu, penambahan stok diprioritaskan untuk wilayah tersebut, sementara untuk kota atau kabupaten lainnya yang tidak mengalami peningkatan konsumsi yang signifikan, stok dianggap mencukupi.

Wajib distribusikan LPG subsidi minimal 80 persen 

Dalam kesempatan tersebut, Brasto juga menjelaskan bahwa indikator kecukupan stok LPG 3 kg dapat dilihat dari ketersediaan stok di Lembaga Penyalur Resmi LPG Pertamina, yaitu agen dan pangkalan di kota tersebut.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak Dan Gas (Migas) Nomor T-190/MG.05/DJM/2023 tanggal 8 Januari 2023, pangkalan diwajibkan untuk mendistribusikan minimal 80 persen LPG subsidi langsung kepada konsumen akhir mulai 1 Maret 2023.

Sebelumnya, peruntukkan untuk konsumen akhir adalah minimal 70 persen. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg lebih banyak dijual di Pangkalan LPG 3 kg untuk konsumen akhir.

Brasto menekankan bahwa LPG 3 kg sejatinya ditujukan untuk rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

Baca juga: 4 Faktor Penentu Kualitas Kopi Indonesia Menurut Petani

“Untuk rumah tangga menengah ke atas dan usaha di atas level mikro, kami mengimbau menggunakan LPG nonsubsidi,” imbuhnya. 

Bagi konsumen yang memiliki pertanyaan terkait produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 melalui berbagai saluran komunikasi, seperti Voice Call di 135, Video Call melalui aplikasi MyPertamina, atau melalui Chatbot NADIA di aplikasi MyPertamina dan WhatsApp 08111350135.

Selain itu, Pertamina juga dapat dihubungi melalui e-mail di pcc135@pertamina.com dan melalui akun media sosial (medsos), seperti Instagram pertamina.135, Twitter @pertamina.135, dan Facebook Pertamina Call Center 135.

Apabila konsumen memiliki pertanyaan terkait produk dan layanan Pertamina, bisa menghubungi Pertamina Call Center 135 melalui saluran sebagai berikut:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com