Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Sinyal Nasdem dan PPP Merapat, Gerindra: Bagian Implementasi Politik "Merangkul" Prabowo

Kompas.com - 22/03/2024, 17:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa selain Partai Nasdem, ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mulai terlihat jelas menjalin komunikasi dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Habiburokhman usai ditanya tentang pertemuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (22/3/2024) hari ini, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

"Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo bahwa memang kami ingin kita sebagai elite bangsa ini, kita mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, pertemuan Prabowo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum dijadwalkan.

Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Prabowo Sebut Butuh Putra-Putri Terbaik

Habiburokhman mengungkapkan, Prabowo menyadari bahwa mengelola negara tidak lah mudah hanya sendirian.

Maka dari itu, menurut dia, dibutuhkan kebersamaan dalam membangun bangsa negara.

"Dan yang terpenting kita harus rukun, pertengkaran yang berlarut-larut dipastikan tidak akan produktif," ujar Habiburokhman.

"Padahal kan persoalan-persoalan besar sedang terjadi dan menanti di depan kita," katanya lagi.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengeklaim bahwa proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah selesai 90 persen.

Hal ini ditandai dengan adanya putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Baca juga: Temui Surya Paloh, Prabowo: Sesudah Pertandingan Kita Bersatu Membangun Bangsa

"Nah pemilu sebagai ajang kontestasi, mungkin 99 persen sudah selesai dengan kemarin dinyatakannya oleh KPU bahwa Pak Prabowo sebagai pemenang dan Mas Gibran," katanya.

"Ya secara realistis saya pikir elite-elite bangsa ini juga sudah mulai realistis semua bahwa iya sudah selesai, tinggal memang ada prosedur yang di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Habiburokhman lagi.

Kendati demikian, menurut dia, Gerindra tetap menghormati adanya pihak-pihak yang bakal mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Walaupun tentu semua juga tahu lah di MK itu mempersoalkan hasil yang signifikan. Kalau tidak ada dasarnya, hampir dapat dipastikan enggak akan ada perubahan daripada putusan KPU," kata Habiburokhman.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Halaman:


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com