Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Beda Sikap dengan Nasdem-PKS soal Hasil Pilpres, PKB Sebut Koalisi Perubahan Tak Bubar

Kompas.com - 22/03/2024, 15:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2024 tidak bubar.

Ini disampaikan Luluk menanggapi beda sikap Anies-Muhaimin dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi kemenangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya kira Amin (Anies-Muhaimin) sebagai sebuah koalisi kan tidak bubar, tidak ada statement dari masing-masing untuk membubarkan Amin,” kata Luluk dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (22/3/2024).

Luluk mengaku, partainya tak terpengaruh dengan Nasdem yang telah memberikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Menurut Luluk, ucapan selamat itu datang dari Nasdem, bukan dari Anies-Muhaimin atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Kami itu, terutama PKB, termasuk juga Amin, tidak terlalu terpengaruh dengan sikap itu,” ujarnya.

PKB memandang, Pemilu 2024 belum selesai, baik dari sisi proses maupun substansi. Ada banyak catatan mengenai prosedur dan substansi pelaksanaan pemilu.

Untuk mengoreksi catatan-catatan itu, kubu Anies-Muhaimin memutuskan untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mengucapkan selamat itu hal yang paling mudah, tapi ini harus jejaknya lurus dulu,” kata Luluk.

Luluk menyebutkan, menggugat hasil pemilu ke MK merupakan bagian dari hak konstitusional peserta pemilu.

Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin itu bilang, pihaknya saat ini tengah fokus menyiapkan sengketa pemilu di MK. Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini berharap mendapat keadilan lewat gugatan tersebut.

“Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Anies dan juga Gus Muhaimin, bahwa jalan yang kita tempuh untuk mencari keadilan di MK hari ini justru dalam rangka untuk membuat koreksi dan juga perbaikan bagi sistem demokrasi dan seluruh penyelenggaraan pemilu kita yang akan datang,” tutur anggota Komisi VI DPR RI itu.

Sebelumnya diberitakan, Partai Nasdem mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers Rabu (20/3/2024) malam.

“Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024,” kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

Baca juga: Golkar Terima jika Ada Parpol Gabung Koalisi Prabowo, Jalin Komunikasi dengan Nasdem-PKB

Surya mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil Pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatifmaupun pemilihan presiden. Namun demikian, ada sejumlah hal yang jadi catatan Nasdem.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com