Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Sikap Usai Gagal Masuk Senayan, PSI Ikhlas, dan PPP "Fight" ke MK

Kompas.com - 22/03/2024, 09:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu hasil rekapitulasi suara yang menjadi sorotan adalah tidak lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melenggang ke parlemen.

Kedua partai politik itu tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.

PSI diketahui hanya meraup 2,806 persen, sedangkan PPP 3,87 persen suara.

Baca juga: Sekjen Tegaskan Kaesang Tetap Pimpin PSI untuk Siapkan Pemilu 2029

Atas keadaan tersebut, kedua partai pun sudah menentukan sikap atau langkah ke depannya.

Langkah keduanya pun berbeda. Ada yang mengajukan gugatan sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK), ada pula yang mengisyaratkan tidak bakal melakukannya.

PSI ikhlas

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep mengisyaratkan partainya tidak akan mengajukan gugatan sengketa hasil pileg ke MK.

Kaesang menegaskan bahwa dirinya sudah ikhlas dengan hasil pemilu, meski PSI tidak lolos ke Senayan.

"Masalah gugatan, ya nanti kita lihat dulu. Tapi, ya masa mau gugat 200 ribu suara tuh dari mana? Semua kan ada saksinya, saya kira pemilu kali ini sudah cukup baik dilaksanakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Baca juga: Momen Jokowi Sudahi Sesi Doorstop Saat Ditanya Nasib PSI Gagal Masuk Senayan

"Kemarin memang di Sirekap beberapa ada yang salah itu kan manusiawi ya saya rasa enggak masalah," katanya lagi.

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah merasa ikhlas PSI tak lolos ke DPR RI, Kaesang menyatakan sangat ikhlas.

"Legowo banget saya," kata putra bungsu Presiden Joko Widodo ini.

Kaesang juga menyatakan bahwa partainya bakal melakukan evaluasi di internal terhadap hasil Pemilu 2024.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

PPP "fight" ke MK

Sementara itu, PPP menegaskan bakal membawa hasil Pileg 2024 untuk digugat ke MK. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek.

"Protes-protes yang telah kita sampaikan dan tentunya sesuai mekanisme konstitusi yang diatur Undang-undang, kami memiliki waktu tiga hari, setelah pengumuman resmi dari KPU untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Awiek di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com