Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Hasil Pemilu 2024 Semakin Menyempurnakan Kecurangan dari Hulu ke Hilir

Kompas.com - 22/03/2024, 06:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam semakin menyempurnakan berbagai kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Bahkan, Hasto menyebut bahwa kecurangan Pemilu terjadi dari hulu ke hilir.

"Sehingga dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir," kata Hasto dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Menurut Hasto, kecurangan pemilu sudah terjadi dari hulu, tepatnya ketika proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan cawapres.

Baca juga: Ungkap Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi, Hasto: Suara Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Dikecilkan

Saat itu, dia mengatakan, upaya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terlihat.

"Sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman (paman Gibran), sehingga keputusannya di hulu dari sembilan hakim MK, ada empat yang kemudian memberikan dissenting opinion. Dari lima yang tersisa, ada dua yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun, tetapi menjadi kepala daerah itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur," ujar Hasto.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini melanjutkan, pada hilirnya, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan terlihat pada pengerahan aparat untuk mengintimidasi hak pilih masyarakat.

Dia lantas berbicara soal bantuan sosial (bansos) hingga politik uang yang santer dilakukan menjelang pencoblosan pada 14 Februari lalu.

Baca juga: Jokowi Akui Sudah Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran lewat Telepon

Namun, Hasto meminta ucapannya itu jangan diartikan sebagai PDI-P maupun partai politik pengusung Ganjar-Mahfud enggan menerima kekalahan dalam Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, ini bukan persoalan kalah atau menang. Namun, pentingnya menegakkan demokrasi dan nilai-nilai konstitusi.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan keputusan KPU RI, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Oleh karenanya, Prabowo-Gibran dinyatakan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sementara itu, capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Kemudian, capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Baca juga: Hasto Sebut Saksi Ganjar-Mahfud Tak Tandatangani Berita Acara Hasil Pemilu dan Sampaikan Keberatan 9 Halaman

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com