Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Beri Sinyal Tambah Jatah Menteri untuk PAN, Sebut Zulhas-Hatta Rajasa Mungkin Kaget

Kompas.com - 21/03/2024, 21:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024, Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya akan menambah jatah kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah mendukungnya dalam tiga kali pemilihan presiden (Pilpres).

Prabowo mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa mungkin saja terkejut dengan keputusannya tersebut.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara buka puasa bersama di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Awalnya, Prabowo mengaku nyaman berada di lingkungan PAN.

Baca juga: Soal Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, PAN: Kami Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Dia menyebut bahwa PAN juga selalu hadir dalam kampanyenya di daerah-daerah.

"Tadi kita bicara dengan kawan-kawan, jadi saya merasa benar-benar selalu nyaman di kalangan PAN ini di mana mana. Dan PAN saya lihat di daerah-daerah juga selalu hadir, selalu setia," ujar Prabowo.

"Dan karena itu lah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang," katanya lagi.

Prabowo mengungkapkan, Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa mungkin akan kaget ketika Prabowo menyusun kabinet nanti.

Baca juga: Puji Sikap Surya Paloh yang Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Golkar: Budaya Kesatria

Menurut Prabowo, bisa saja ketika PAN mengajukan kursi, dirinya justru memberikan lebih dari itu.

"Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget dalam menyusun atau mengajukan, mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa-bisa lebih dari X," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa nama yang diajukan menjadi menteri haruslah putra putri terbaik bangsa.

"Tapi syaratnya tentunya syaratnya adalah memang akan diberi putra-putri yang terbaik," katanya.

Baca juga: PAN Dukung Prabowo Sejak 2014, Zulhas Jawab soal Kemungkinan Minta Jatah Menteri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com