Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tertawa Ditanya Isu Jadi Ketum Golkar, Jokowi: Saya Sementara Ketua Indonesia Saja

Kompas.com - 21/03/2024, 10:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi isu soal dirinya yang disebut akan menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Presiden ketika ditanya soal isu tersebut oleh wartawan usai meninjau RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (21/3/2024).

Mula-mula, Presiden tertawa ketika mendengar pernyataan awak media soal ketua umum Golkar.

Lalu Kepala Negara menyatakan, dirinya sementara ini menjadi "ketua" Indonesia dulu.

"Hehehehe. Saya sementara ini ketua Indonesia saja hehehehe," kata Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Dianggap Sangat Mungkin Cawe-cawe di Munas Golkar

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendampingi Presiden Jokowi juga tertawa saat mendengar pertanyaan wartawan dan jawaban Kepala Negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat merespons isi soal dirinya yang disebut akan bergabung ke Partai Golkar usai masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir.

Presiden tidak memberikan bantahan terkait isu tersebut. Akan tetapi, Kepala Negara juga tidak memberikan jawaban yang tegas.

"Saya setiap hari masuk istana," ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada 28 Februari 2024.

Baca juga: Membedah Resep Melonjaknya Suara Golkar

Untuk diketahui, Jokowi sendiri sedianya hingga kini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Namun, hubungan Kepala Negara dengan partai banteng renggang sejak putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Sebab, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres pada pemilu presiden.

Sejak keretakan hubungan itu, isu Jokowi bergabung ke Golkar terus menguat.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingatkan Golkar Gelar Munas Sesuai Jadwal

Usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, salah satunya, diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.

Politikus senior Partai Golkar itu menilai, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar.

Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan Kabinet Kerja pada periode pertama kepemimpinannya.

Selain itu, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator (menko).

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar.

”Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” kata Ridwan dihubungi dari Jakarta, Minggu (17/3/2024), dilansir dari Kompas.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com