Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tolikara Harus 5 Kali Pindah Lokasi Rekapitulasi Suara karena Diancam Massa

Kompas.com - 20/03/2024, 16:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan mengungkapkan, KPU Tolikara harus melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di lima tempat berbeda karena diancam massa.

Komisioner KPU Pegunungan Theodorus Kossay menceritakan, awalnya rekapitulasi suara dilakukan di aula salah satu kantor distrik di Tolikara. Tetapi terpaksa dipindah karena ramai diprotes warga yang membuat situasi tak aman.

"Ada masyarakat yang keberatan kemudian situasi tidak aman. Kemudian, antara Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), pihak keamanan, dan KPU bersepakat untuk pindah melakukan rekapitulasi di Jayawijaya, kabupaten ibu kota provinsi Papua Pegunungan," kata Theodorus di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Menurut dia, rekapitulasi itu dilanjutkan di Hotel Grand Santika. Tetapi masyarakat yang memprotes proses rekapitulasi tetap datang.

Baca juga: Ketua KPU Kembali Disanksi Peringatan Keras Terkait Kisruh Pencoretan Irman Gusman dari Calon DPD RI

Rupanya, Theodorus mengatakan, massa tersebut adalah massa yang juga melakukan protes saat rekapitulasi berlangsung di Tolikara.

Rekapitulasi pun akhirnya dipindah kembali karena pihak hotel tidak mengizinkan setelah banyak keluhan dari tamu hotel.

"Masyarakat yang tadinya di Tolikara dengan massanya juga datang dan beberapa hari sudah dilakukan rekap kemudian juga merasa tidak nyaman," ujar Theodorus.

"Masyarakat juga banyak di hotel itu. Lalu, hotelnya juga tidak mengizinkan KPU-nya melakukan rekap di tempat itu juga," katanya lagi.

KPU Tolikara pun memindahkan rekapitulasi ke Gedung Tongkonan yang berada di Jayawijaya, tetapi masalah serupa tetap muncul.

Baca juga: Hari Terakhir Rekapitulasi Suara Nasional Hanya Satu Panel, Ini Alasan KPU

Theodorus mengungkapkan, massa masih mendatangi lokasi tersebut sambil membawa beragam senjata tajam sehingga situasi menjadi tidak aman.

"Kemudian, kapolresnya mengeluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, anak panah, kemudian juga parang, samurai, juga banyak alat tajam," ujarnya.

Proses rekapitulasi akhirnya kembali dipindah. Kali ini, ke Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi Papua.

Baca juga: KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Namun, Theodorus mengatakan, massa tetap mendatangi tempat rekapitulasi sehingga mesti dua kali dipindah.

"Di Jayapura, mereka rekap pula di Hotel Horison dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu kemudian (massa) masih juga datang mengganggu sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, Hotel Fox," kata dia.

Pihak KPU Tolikara pun meminta perlindungan dari kepolisian di tempat tersebut sehingga akhirnya berhasil menyelesaikan rekapitulasi 46 distrik.

Theodorus mengatakan, rekapitulasi di tingkat provinsi pun dilangsungkan di Jayapura dan rampung pada Selasa (19/3/2024) malam kemarin.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Papua Pegunungan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com