Salin Artikel

KPU Tolikara Harus 5 Kali Pindah Lokasi Rekapitulasi Suara karena Diancam Massa

Komisioner KPU Pegunungan Theodorus Kossay menceritakan, awalnya rekapitulasi suara dilakukan di aula salah satu kantor distrik di Tolikara. Tetapi terpaksa dipindah karena ramai diprotes warga yang membuat situasi tak aman.

"Ada masyarakat yang keberatan kemudian situasi tidak aman. Kemudian, antara Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), pihak keamanan, dan KPU bersepakat untuk pindah melakukan rekapitulasi di Jayawijaya, kabupaten ibu kota provinsi Papua Pegunungan," kata Theodorus di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Menurut dia, rekapitulasi itu dilanjutkan di Hotel Grand Santika. Tetapi masyarakat yang memprotes proses rekapitulasi tetap datang.

Rupanya, Theodorus mengatakan, massa tersebut adalah massa yang juga melakukan protes saat rekapitulasi berlangsung di Tolikara.

Rekapitulasi pun akhirnya dipindah kembali karena pihak hotel tidak mengizinkan setelah banyak keluhan dari tamu hotel.

"Masyarakat yang tadinya di Tolikara dengan massanya juga datang dan beberapa hari sudah dilakukan rekap kemudian juga merasa tidak nyaman," ujar Theodorus.

"Masyarakat juga banyak di hotel itu. Lalu, hotelnya juga tidak mengizinkan KPU-nya melakukan rekap di tempat itu juga," katanya lagi.

KPU Tolikara pun memindahkan rekapitulasi ke Gedung Tongkonan yang berada di Jayawijaya, tetapi masalah serupa tetap muncul.

Theodorus mengungkapkan, massa masih mendatangi lokasi tersebut sambil membawa beragam senjata tajam sehingga situasi menjadi tidak aman.

"Kemudian, kapolresnya mengeluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, anak panah, kemudian juga parang, samurai, juga banyak alat tajam," ujarnya.

Namun, Theodorus mengatakan, massa tetap mendatangi tempat rekapitulasi sehingga mesti dua kali dipindah.

"Di Jayapura, mereka rekap pula di Hotel Horison dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu kemudian (massa) masih juga datang mengganggu sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, Hotel Fox," kata dia.

Pihak KPU Tolikara pun meminta perlindungan dari kepolisian di tempat tersebut sehingga akhirnya berhasil menyelesaikan rekapitulasi 46 distrik.

Theodorus mengatakan, rekapitulasi di tingkat provinsi pun dilangsungkan di Jayapura dan rampung pada Selasa (19/3/2024) malam kemarin.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/16374901/kpu-tolikara-harus-5-kali-pindah-lokasi-rekapitulasi-suara-karena-diancam

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke