Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian BUMN Diminta Ambil Langkah Serius Tangani Masalah Pangan, Komisi VI: Ada Bulog, ID Food, dan PTPN

Kompas.com - 20/03/2024, 12:11 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil langkah yang serius guna mengatasi kelangkaan pangan, terutama yang berkaitan dengan cadangan beras nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, BUMN memiliki semua unsur usaha di bidang pangan dari hulu hingga hilir. Dia tidak ingin bahwa BUMN menjadi "pemadam kebakaran" yang harus mengatasi permasalahan pangan.

"Ada peran Bulog, ada peran PT Pupuk, kemudian ada peran dari ID Food, dan juga dari peran PTPN," ujar Aria dalam keterangan persnya, Rabu (20/3/2024).

Pernyataan itu disampaikan Aria saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Oleh sebab itu, Aria meminta Kementerian BUMN untuk tidak lepas tangan begitu saja dalam menghadapi permasalahan pangan akhir-akhir ini.

"BUMN punya peran kuat dalam mengintervensi pemerintah, sehingga perannya bisa menjadi leading sector dalam ketahanan pangan. Ada kecenderungan kalau state capital tidak leading, permainan pemburu renten bisa memanfaatkan situasi yang ada," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Rabu (13/3/2024). Komisi VI mendesak pemerintah agar memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah, dan panjang, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Baca juga: Ratu Wulla Caleg DPR RI Mengundurkan Diri, Nasdem NTT Sebut Tak Tahu Alasannnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com