Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah akan menambah anggaran di sejumlah provinsi agar lebih efektif menangani stunting.

"Nanti akan kita data daerah-daerah mana saja yang perlu kita beri penguatan atau booster lah untuk anggarannya untuk penanganan stunting," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Muhadjir menuturkan, tambahan anggaran itu rencananya tidak hanya diberikan untuk daerah-daerah yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi.

Baca juga: Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Menurut dia, anggaran juga perlu ditambah di daerah-daerah dengan postur fiskal rendah karena ada korelasi antara rendahnya fiskal suatu daerah dengan angka stunting di daerah itu.

"Memang berdasarkan temuan ada korelasi antara daerah-daerah yang tingkat fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah itu memang angka stuntingnya tinggi," ujar Muhadjir.

Ia menyebutkan, daerah-daerah yang akan mendapatkan anggaran tambahan itu akan dipetakan oleh pemerintah salah satunya lewat penimbangan balita serentak pada April-Mei 2024 mendatang.

Baca juga: Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

"Tadi arahan Bapak Wapres perlu ada triangulasi data ya, tadi arahan Pak Wapres menyampaikan bulan April nanti, antara bulan April-Mei kita akan mengadakan penimbangan serentak," kata dia.

Muhadjir menuturkan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) memang mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia hanya turun 0,1 persen dari 2022 ke 2023.

Namun, ia menyebutkan ada versi lain dalam menghitung prevalensi stunting, yakni yang bersumber dari Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Penimbangan dan pengukuran ini dilakukan untuk memastikan status stunting di Indonesia berdasarkan E-PPGBM.

"Oleh karena itu, masih butuh pemastian, berapa sih sebetulnya (angka stunting di Indonesia), paling tidak yang mendekati," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia hanya turun 0,1 persen dari tahun 2022 ke 2023.

"Laporan dari Menteri Kesehatan menyatakan bahwa hasil survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting tahun 2023 adalah sebesar 21,5, hanya turun 0,1 persen dari tahun 2022," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ma'ruf lantas mengatakan, penurunan tersebut tidak sesuai dengan target pemerintah menurunkan angka stunting di kisaran tiga persen.

Baca juga: Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Padahal, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya turun secara cukup signifikan.

Oleh sebab itu, Ma'ruf menekankan bahwa ada perhatian serius agar prevalensi stunting dapat diturunkan ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah.

"Kita tahun ini memasuki tahun terakhir pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Kita perlu mengevaluasi apakah target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 ini bisa dicapai atau tidak," ujar Ma'ruf Amin.