Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Kompas.com - 19/03/2024, 19:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah akan melakukan penimbangan dan pengukuran balita secara serentak pada April-Mei 2024 mendatang.

Muhadjir mengatakan, penimbangan dan pengukuran itu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memetakan prevalensi stunting di Indonesia.

"Tadi arahan Bapak Wapres perlu ada triangulasi data ya, tadi arahan Pak Wapres menyampaikan bulan April nanti, antara bulan April-Mei kita akan mengadakan penimbangan serentak," kata Muhadjir seusai rapat tingkat menteri terkait stunting di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Ahli Gizi: Menu Buka Puasa ASIK Penuhi Gizi Seimbang untuk Cegah Stunting

Muhadjir menuturkan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) memang mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia hanya turun 0,1 persen dari 2022 ke 2023.

Namun, ia menyebutkan ada versi lain dalam menghitung prevalensi stunting, yakni yang bersumber dari Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Penimbangan dan pengukuran ini dilakukan untuk memastikan status stunting di Indonesia berdasarkan E-PPGBM.

"Oleh karena itu, masih butuh pemastian, berapa sih sebetulnya (angka stunting di Indonesia), paling tidak yang mendekati," kata Muhadjir.

Baca juga: Inflasi Berdampak pada Stunting, DPR: Pemerintah Perlu Ambil Langkah Efektif


Hasil penimbangan tersebut nantinya akan dijadikan dasar kebijakan bagi pemerintah dalam menangani stunting.

"Baik survei dan sensus tidak bisa 100 persen tetapi paling enggak kalau angkanya mendekati angka pasti bisa dipakai untuk membuat strategi kebijakan berikutnya," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia hanya turun 0,1 persen dari tahun 2022 ke 2023.

"Laporan dari Menteri Kesehatan menyatakan bahwa hasil survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting tahun 2023 adalah sebesar 21,5, hanya turun 0,1 persen dari tahun 2022," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ma'ruf lantas mengatakan, penurunan tersebut tidak sesuai dengan target pemerintah menurunkan angka stunting di kisaran tiga persen.

Baca juga: Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Padahal, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya turun secara cukup signifikan.

Oleh sebab itu, Ma'ruf menekankan bahwa ada perhatian serius agar prevalensi stunting dapat diturunkan ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah.

"Kita tahun ini memasuki tahun terakhir pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Kita perlu mengevaluasi apakah target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 ini bisa dicapai atau tidak," ujar Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com