Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 19/03/2024, 18:33 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menganggap terdapat celah yang bisa menjadi pintu masuk jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dan masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Firman, hal yang menjadi celah buat dimanfaatkan demi keuntungan politik Jokowi adalah sikap Partai Golkar dengan lingkaran kekuasaan.

Partai Golkar selama ini jarang bersikap berhadap-hadapan dengan kekuasaan atau menjadi oposisi dan selalu memilih mendukung pemerintahan.

Hal itu juga berdampak kepada proses suksesi kepemimpinan Golkar. Para tokoh yang menjabat ketua umum Golkar merupakan mereka yang memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan.

Baca juga: Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

“Saat ini pun tidak ada celah friksi antara Golkar dan Jokowi. Saat ini justru menjadi menjadi momen yang bagus bagi Jokowi untuk masuk Golkar,” kata Firman seperti dikutip dari Kompas.id, Selasa (19/3/2024).

Akan tetapi, Firman menilai jika Jokowi memang memutuskan bergabung dengan Golkar maka kemungkinan dia langsung diberi jalan buat bersaing dalam bursa ketua umum bisa terbuka, walaupun peluangnya sempit, akibat pola relasi antara parpol dan penguasa yang cenderung harmonis.

Di sisi lain, jika hal itu terjadi maka kemungkinan bakal terjadi gejolak di tubuh Golkar.

Baca juga: Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P


Sebab Golkar adalah salah satu partai politik yang bertahan dari transisi Orde Baru ke gelombang Reformasi dan semakin baik dalam mengorganisir kekuatannya secara kelembagaan.

Mereka adalah salah satu partai yang memberlakukan sistem kaderisasi buat menjaga regenerasi dan juga mempertahankan tradisi demokrasi pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional.

Firman amat menyayangkan jika Partai Golkar nantinya tidak mempertahankan kadernya dan tradisi demokrasi dalam pergantian kepemimpinan dan memilih memberi jalan bagi pihak lain masuk dengan dalih supaya tetap berada pada lingkaran kekuasaan.

Menurut Firman, jika kalangan internal Golkar tidak bersikap dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang selama ini mereka anut maka dikhawatirkan persaingan menuju suksesi kepemimpinan bakal ternoda dan berdampak buruk terhadap partai dan para kadernya.

“Publik sudah berkali-kali dikecewakan dengan praktik politik politisi kita. Tinggal menunggu apa lagi yang mau dirusak. Sekarang, itu jadi pilihan Golkar, apakah mau dirusak juga atau tidak,” ujar Firman.

Baca juga: Dorong Airlangga Kembali Jadi Ketua Umum, Elite Golkar: Belum Tentu Orang Lain Lebih Baik

Sampai saat ini terdapat 4 tokoh yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan, ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Halaman:


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com