Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menganggap terdapat celah yang bisa menjadi pintu masuk jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dan masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Firman, hal yang menjadi celah buat dimanfaatkan demi keuntungan politik Jokowi adalah sikap Partai Golkar dengan lingkaran kekuasaan.

Partai Golkar selama ini jarang bersikap berhadap-hadapan dengan kekuasaan atau menjadi oposisi dan selalu memilih mendukung pemerintahan.

Hal itu juga berdampak kepada proses suksesi kepemimpinan Golkar. Para tokoh yang menjabat ketua umum Golkar merupakan mereka yang memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan.

“Saat ini pun tidak ada celah friksi antara Golkar dan Jokowi. Saat ini justru menjadi menjadi momen yang bagus bagi Jokowi untuk masuk Golkar,” kata Firman seperti dikutip dari Kompas.id, Selasa (19/3/2024).

Akan tetapi, Firman menilai jika Jokowi memang memutuskan bergabung dengan Golkar maka kemungkinan dia langsung diberi jalan buat bersaing dalam bursa ketua umum bisa terbuka, walaupun peluangnya sempit, akibat pola relasi antara parpol dan penguasa yang cenderung harmonis.

Di sisi lain, jika hal itu terjadi maka kemungkinan bakal terjadi gejolak di tubuh Golkar.

Mereka adalah salah satu partai yang memberlakukan sistem kaderisasi buat menjaga regenerasi dan juga mempertahankan tradisi demokrasi pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional.

Firman amat menyayangkan jika Partai Golkar nantinya tidak mempertahankan kadernya dan tradisi demokrasi dalam pergantian kepemimpinan dan memilih memberi jalan bagi pihak lain masuk dengan dalih supaya tetap berada pada lingkaran kekuasaan.

Menurut Firman, jika kalangan internal Golkar tidak bersikap dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang selama ini mereka anut maka dikhawatirkan persaingan menuju suksesi kepemimpinan bakal ternoda dan berdampak buruk terhadap partai dan para kadernya.

“Publik sudah berkali-kali dikecewakan dengan praktik politik politisi kita. Tinggal menunggu apa lagi yang mau dirusak. Sekarang, itu jadi pilihan Golkar, apakah mau dirusak juga atau tidak,” ujar Firman.

Sampai saat ini terdapat 4 tokoh yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan, ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Kabar mengenai Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Gibran juga merupakan kader dan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo pada 2020 silam.

Di sisi lain, PDI-P juga mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akibat situasi itu, hubungan antara PDI-P dan Jokowi akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024 terlihat kurang harmonis.

Kini PDI-P juga turut mengomentari soal peluang mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal, PDI-P sampai saat ini masih menjadi salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.