Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat tawaran untuk duduk di kursi pemerintahan Prabowo Subianto saat ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2024) kemarin.

"Siapa yang bikin isu itu, tanya yang bikin isu, enggak ada," kata Halim saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Halim menjelaskan, ia dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadap Jokowi pada Senin kemarin unutk melaporkan kinerja kementeriannya masing-masing.

Baca juga: Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Dalam pertemuan itu, Halim dan Ida juga menyampaikan terima kasih karena telah diizinkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Selain itu, Halim dan Ida juga meneruskan salam dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar karena telah diberi kesempatan maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Halim menyebutkan, keikutsertaan Muhaimin sebagai cawapres telah menciptakan efek ekor jas yang membuat suara PKB mendongkrak di beberapa daerah.

"Itulah yang kemudian kita laporkan dan Pak Presiden juga memberikan apresiasi, ya syukurlah PKB. Terus diakhiri, karena Ketum kirim salam ke Pak Presiden, wajar toh kalau Pak Presiden kirim salam balik ke Ketua Umum, gitu aja," ujar dia.

Halim pun mengeklaim tidak ada titipan khusus dari Muhaimin untuk disampaikan kepada Jokowi ketika ia dan Ida bertemu di Istana kemarin.

"Enggak ada, enggak ada, kok senangnya titip-titip," ucap kakak Muhaimin Iskandar itu.

Baca juga: Bertemu 2 Menteri PKB, Jokowi Dinilai Galang Dukungan untuk Gembosi Hak Angket

Diberitakan sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga pertemuan Abdul Halim dan Ida dengan Jokowi merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk menarik masuk PKB ke pemerintahan selanjutnya.

"Besar kemungkinan langkah itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk membuka kompromi dan negosiasi untuk menarik masuk PKB ke koalisi besar pemerintahan Prabowo-Gibran jika nanti akhirnya disahkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara pemilu," ujar Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

"Komunikasi politik antara Presiden dan para menteri PKB itu besar kemungkinan atas sepengetahuan Cak Imin selaku pemimpin PKB," katanya lagi.