JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tengah melakukan manajemen risiko dengan memanggil dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keduanya adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
“Jokowi berusaha untuk mengantisipasi, manajemen risiko, jangan sampai keberadaan PKB sebagai salah satu pilar penting yang menguat untuk mendorong hak angket yang bisa jadi sasaran tembaknya,” ujar pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad pada Kompas.com, Selasa (19/3/2024).
Dia menilai, penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sangat mungkin mengganggu stabilitas politik Tanah Air.
Baca juga: Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak
Apalagi, dalam pandangannya, hak angket merupakan hak politik yang bisa dipakai partai politik (parpol) untuk menyudutkan Jokowi yang dianggap ikut campur dalam Pemilu 2024.
“Kalau hak angket akan bergulir, diluncurkan, disampaikan di parlemen, bahkan berproses itu akan memunculkan diskusi-diskusi yang arahnya cenderung mendeligitimasi image Jokowi. Bahkan, mendeligitimasi pemerintahan Jokowi khususnya terkait penyelenggaraan pemilu dan demokrasi,” kata Nyarwi.
Nyarwi menilai, Jokowi sudah membaca bahwa hak angket sangat mungkin dipakai untuk menjatuhkan citranya.
Sebab, gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) pasti ditujukan untuk lembaga penyelenggara pemilu, bukan Jokowi.
Apalagi, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan saat ini penandatanganan hak angket sudah mulai dilakukan lima anggota dewan dari fraksinya.
Baca juga: Anies Datangi Cak Imin Saat Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat: Ingatkan Konsistensi
Artinya, menurut Nyarwi, PKB mulai bergerak menjadi inisiator dorongan hak angket agar di memenuhi syarat untuk di bawa ke rapat paripurna DPR RI.
“Saya kira Jokowi sudah mengantisipasi itu dengan memanggil dua menteri PKB itu. Saya kira itu fenomena penting, karena kalau kita lihat bersamaan itu tadi lima anggota PKB sudah ikut mengusung, menandatangani komitmennya untuk hak angket,” ujar Nyarwi.
Diketahui, pertemuan Jokowi dengan Ida Fauziyah dan Abdul Halim berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Namun, Abdul Halim menyebutkan tak ada pembahasan terkait hak angket dalam perbincangan ketiganya.
Dia mengatakan, Jokowi juga memberikan salam untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, 2 Menteri PKB Mengaku Tak Bahas soal Hak Angket Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.