Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dua menteri asal PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Pertemuan kedua menteri ini diyakini bagian dari upaya diplomasi politik Jokowi, di tengah keinginan PKB menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di DPR.

Pertemuan ketiganya berlangsung selama satu setengah jam, antara pukul 10.00 hingga 11.30 WIB.

Usai pertemuan, Abdul Halim menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait rencana pengajuan hak angket.

Baca juga: Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

"Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri," kata Abdul Halim.

Diketahui, Fraksi PKB telah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan kontestasi politik nasional ini.

Bahkan, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, sejauh ini sudah ada lima anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna.

Menurut Abdul Halim, selama ini hubungan partainya dengan Jokowi baik-baik saja. Pertemuan kemarin dilakukan dalam rangka untuk melaporkan perolehan suara PKB yang meningkat pada Pemilu 2024. 

Baca juga: PKB Sebut Mulai Gulirkan Hak Angket, 5 Anggota Fraksi Sudah Tanda Tangan

"Loh kita ini kan koalisinya Pak Presiden. Gimana toh ? Enggak pernah ada masalah, wong kita ini koalisinya Pak Presiden Jokowi sejak pemilu dulu sampai sekarang," ujar Abdul Halim.

"Saya jadi menteri karena bagian dari koalisinya Pak Jokowi," tegasnya.

Akan tetapi, ia belum bisa memastikan apakah PKB akan masuk ke dalam barisan pemerintahan selanjutnya atau tidak.

Diketahui, pada Pilpres 2024, PKB bersama Nasdem mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Menurutnya, keputusan soal posisi PKB di dalam pemerintahan selanjutnya merupakan wewenang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini, diklaimnya, belum ada arahan jelas soal posisi politik PKB.

"Nah itu urusan ketua umum itu. Bukan kita," ungkap Abdul Halim.

Di sisi lain, ia menambahkan, Presiden Jokowi juga menitipkan salam kepada Muhaimin.