Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi KPU, Kabaharkam Koordinasi Pengamanan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Kompas.com - 18/03/2024, 17:24 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Senin (18/3/2024).

Kedatangan Fadil Imran dalam rangka melihat kesiapan pengamanan menjelang pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam kunjungannya, Fadil mengatakan, pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengamankan situasi selama masa menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

"Koordinasi pasti. Karena setiap hari juga ada satgas yang bertugas di sini. Ada dari Satgas preventif, Operasi Mantap Brata Pusat, dan dari teman-teman dari Polda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Pusat, Karo Ops Polda Metro Jaya, setiap hari berkoordinasi dengan komisioner khususnya bagian keamanan sini," ujar Fadil Imran kepada wartawan, Senin.

Baca juga: KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk 5 Provinsi Tersisa Selesai Besok

Selain itu, menurut Fadil, kedatangannya untuk mengevaluasi kesiapan para personel kepolisian dan peralatan yang sudah disiapkan di lapangan.

Fadil mengungkapkan, pihak kepolisian akan terus siaga sejak menjelang pengumuman hingga mengawal rangkaian proses sengketa Pemilu 2024.

Dia juga mengatakan, jumlah anggota kepolisian akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Lebih lanjut, Fadil menyatakan bahwa titik-titik pengamanan Pemilu tahun ini pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu berada di Kantor KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Kuala Lumpur, Disusul Anies-Muhaimin

Fadil juga mengklaim bahwa situasi dan kondisi menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara aman terkendali.

Kemudian, menurut dia, pihak kepolisian lebih fokus melakukan pengamanan bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Sementara itu, KPU belum memutuskan kapan bakal mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu sekaligus pemenang Pemilu 2024.

Hingga Senin sore, masih ada lima provinsi yang harus direkapitulasi penghitungan suaranya, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua

Namun, UU Pemilu mewajibkan KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional 35 hari setelah pemungutan suara digelar.

Dalam konteks Pemilu 2024, artinya KPU harus sudah menyelesaikannya paling lambat pada 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Senin Besok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com