Minta Jatah 5 Menteri Dianggap Cara Golkar Ingatkan Kontrak Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan jatah kursi menteri dinilai sebagai cara Partai Golkar mengingatkan soal kontrak politik, sebagai timbal balik dalam memberikan dukungan mengusung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pengamat politik Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, para ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran kemungkinan sudah meneken kontrak politik sebelum memberikan dukungan mereka.

Akan tetapi, lanjut Umam, saat ini hanya Partai Golkar yang berani scera terbuka meminta kursi menteri sebelum penghitungan suara selesai dilakukan karena meyakini perolehan suara mereka pada Pemilu 2024 cukup signifikan.

"Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Ketua Umum Golkar Airlangga, kemarin statement itu tampaknya upaya untuk merecall kontrak politik lama yang barangkali dijadikan sebagai media kompromi yang baru utk mendapatkan potensi-potensi jatah yang jauh lebih besar dari yang diekspektasikan sebelumnya," kata Umam, seperti dikutip dari program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Gerindra: Jangankan 5, kalau Kerjanya Maksimal Bisa Lebih

Umam mengatakan, prestasi elektoral Golkar di Pemilu 2024 juga bisa membuat partai berlambang pohon beringin itu mempunyai kepercayaan diri yang berlebih.

Umam juga menyampaikan kilas balik perihal peta politik setelah Pemilu dan Pilpres 2004 silam.

Pada saat itu Golkar mempunyai perolehan suara cukup besar, yakni mencapai 21,57 persen dari perolehan suara nasional.

Akibat perolehan suara itu, pada saat itu Golkar seolah bersikap bebas mengambil sikap yang tidak sejalan dengan pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.

"Maka ketika kemudian Golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu, dia memiliki satu karakter, seolah menjadi partikel bebas yang bisa berdampak kepada stabilitas politik," ujar Umam.

Baca juga: Faktor Suara Pileg Dianggap Bikin Golkar Berani Minta Jatah 5 Menteri

"Sehingga kemudian sebagian kekuatannya bermanuver melakukan langkah interpelasi, bahkan angket dan sebagainya," sambung Umam.

Umam menganggap pemerintahan mendatang mesti membuat kompromi yang saling menguntungkan dengan Golkar supaya sikap mereka di legislatif bisa meredam kelompok oposisi.

"Ini yang tampaknya menjadi sebuah kepentingan betul bagi persiden yang baru. Mendisiplinkan, menstabilisasi, sehingga kemudian tidak terjadi gejolak-gejolak di internal koalisi," ucap Umam.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Manuver Golkar Minta Jatah Menteri Tak Bisa Dianggap Remeh

Selain itu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Maka dari itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjut Airlangga.