Mahfud Yakin Tak Ada Konflik Kepentingan di Sidang Sengketa Pilpres Meski Ia Bekas Ketua MK

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yakin tidak akan ada konflik kepentingan dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) meski ia merupakan mantan ketua MK.

Mahfud menegaskan, statusnya sebagai mantan ketua MK tidak akan menciptakan konflik kepentingan karena di persidangan nanti ia hadir sebagai pemohon, bukan hakim MK yang memutus perkara.

"Enggak (ada konflik kepentingan), karena saya bukan hakimnya. Sekarang saya enggak punya konflik kepentingan karena sekarang saya prinsipal," kata Mahfud di Blok M Plaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Mahfud: Koalisi Besar Tidak Menutup Peluang Oposisi

Mahfud pun yakin sengketa hasil Pilpres 2024 di MK bakal berjalan lancar dan bakal rampung tepat waktu meski kemungkinan akan ada dua gugatan yang dilayangkan.

Sebab, menurut dia, gugatan yang diajukan ke MK kurang lebih memiliki pokok persoalan yang sama, yakni menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sejumlah kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu, tapi pokok masalahnya gitu, dugaan kesalahan KPU di dalam menyelenggarakan dan membuat keputusan-keputusan, kan masalahnya sama 1 dan 3," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pengacara untuk bertarung di MK.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Siapkan 36 Pengacara untuk Bertarung di MK, Mahfud: Kita Juga Sudah Siapkan

"Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah dari berbagai profesi pengacara tapi untuk apa terlalu ramai-ramai ya, tapi banyak juga ya kita suruh ikut aja nanti kalau mau ikut," kata dia.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan dalam sengket hasil pilpres.

“Banyak sekali bukti yang sudah kita kumpulkan. Selain C1 yang kita sudah dapatkan dari begitu banyak TPS, tentu kita punya bukti-bukti yang lain yang kita kumpulkan dan jumlahnya ratusan, ribuan bukti-bukti,” kata Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (13/3/2024).

Menurut Todung, pihaknya bukan hanya sibuk mengumpulkan bukti tertulis, tetapi juga menyiapkan saksi fakta dan ahli yang nantinya dihadirkan dalam persidangan di MK.