Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sentil Menag Tak Beri Solusi untuk Perbaikan di Haji 2024

Kompas.com - 14/03/2024, 02:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Endang Maria Astuti mengatakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak memberikan solusi apapun untuk perbaikan ibadah haji tahun 2024.

Padahal, banyak jemaah haji asal Indonesia yang terlantar saat pelaksanaan ibadah haji 2023 kemarin.

Mulanya, dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Menag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024), Yaqut menyampaikan persiapan pelaksanaan Haji 1445 H.

Baca juga: Pelunasan Biaya Haji 2024 Tahap Kedua Dibuka, Kesehatan Jadi Syarat Utama

Yaqut menyampaikan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 pada 9 Januari 2024 lalu.

"Saat pembahasan dan penetapan BPIH 1445 H 2024 Masehi masih menggunakan asumsi kuota tambahan dengan komposisi 18.400 atau 92 persen jemaah haji reguler dan 1.600 atau 8 persen haji khusus sehingga besaran kuota haji reguler 221.720 jemaah dan jemaah khusus sebanyak 19.280 jemaah," ujar Yaqut.

"Besaran kuota tambahan telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejumlah 20 ribu jamaah dengan distribusi alokasi kuota sebesar 10 ribu untuk haji reguler atau 50 persen dan 10 ribu untuk jemaah haji khusus 50 persen. Besaran kuota haji tahun 1445 H berubah menjadi 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah khusus," sambungnya.

Baca juga: Saudi Renovasi Tenda Jemaah dan Pasang Tangki Air Cadangan Buat Persiapan Haji

Menurut Yaqut, penyesuaian komposisi kuota tambahan jadi 50:50 persen itu mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah haji.

Endang lantas menyoroti paparan Yaqut tersebut. Dia merasa Yaqut tidak memberi solusi apapun terkait berbagai masalah yang terjadi di Haji 2023.

"Bahwa ada beberapa hal yang tahun kemarin itu mestinya bisa ditangani dan tidak akan terulang kembali. Tetapi ternyata di sini dari yang dipaparkan, termasuk di antaranya adalah solusinya belum kelihatan nampak untuk haji, perbaikan yang akan datang," jelas Endang.

Endang menjelaskan, pada Haji 2023, banyak jemaah yang tidur di luar tenda. Artinya, kata dia, prediksi terkait kapasitas tenda untuk jemaah haji tidak diukur terlebih dahulu.

Endang meminta tempat tidur bagi jemaah diukur terlebih dahulu supaya tidak terjadi kejadian serupa.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Indonesia-Arab Saudi Bertemu, Bahas Kemudahan untuk Calon Jemaah Ibadah Haji

"Namun di sini hanya disampaikan pengalaman kemarin dan zonasi. Saya harap ada solusi seperti beberapa tahun lampau yang mana kebijakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk jemaah haji," katanya.

Menurut Endang, ketika jemaah haji telah kembali dari Arafah, mereka harus langsung dibawa ke hotel supaya tidak terjadi antrean panjang di MCK.

Dia menyebut kualitas istirahat jemaah juga menjadi jauh lebih baik jika beristirahat di hotel.

"Ini bisa jadi option agar supaya jemaah kita tidak seperti orang terlantar. Kita harapkan besok tidak terulang kembali, Pak Menteri, jamaah kita tidak sampai keleleran harus tidur kena air dari kamar mandi. Kan najis semua. Ini kasihan sekali," imbuh Endang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com