Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Anggap Isu Jokowi Merapat ke Golkar demi Pertahankan Cengkeraman Politik

Kompas.com - 12/03/2024, 16:11 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bergabung dengan Partai Golkar wujud ambisi supaya tetap berada pada lingkaran kekuasaan.

Menurut Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, jika Jokowi memang akhirnya pisah jalan dengan partai berlambang banteng itu maka kemungkinan bakal mencari kendaraan politik baru dan dalam posisi lebih membutuhkan Golkar ketimbang sebaliknya.

“Sekarang yang membutuhkan itu bukan Golkar seperti yang Bung Erwin (Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa) sampaikan tadi. Yang membutuhkan itu beliau, Pak Jokowi yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan untuk dia bisa eksis di dalam proses kekuasaan ini ke depan nanti,” kata Andreas seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (12/3/2024).

Andreas memperkirakan Jokowi akan tetap berupaya mempertahankan pengaruh politiknya kepada pemerintahan mendatang supaya tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Baca juga: Waketum Golkar: Kita Masih Tunggu Rekapitulasi Pemilu, Munas Enggak Perlu Dibahas

“Entah itu secara langsung, atau ikut memberikan kekuasan. Kalau secara langsung menjadi ketua umum, atau kalau tidak, bagaimana beliau tetap ada dan ikut memberikan kontribusi di dalam kekuasaan ke depan, yang intinya adalah beliau eksis di dalam proses kekuasaan.”

Andreas juga mengingatkan supaya Partai Golkar tidak terjebak dengan iming-iming kekuasaan sehingga dengan mudah menerima jika Jokowi memutuskan akan bergabung di kemudian hari.

Sebab Andreas khawatir Partai Golkar cuma dijadikan instrumen supaya Jokowi tetap bisa mempertahankan pengaruh politiknya ketimbang menggapai cita-cita masyarakat madani.

Andreas memperingatkan hal itu bisa terjadi berkaca dari isu penundaan Pemilu, memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode, sampai menjadikan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Golkar Beri 1.040 Penugasan Bagi Kadernya untuk Maju Pilkada 2024


“Hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang Golkar atau mungkin partai yang lain gitu, sehingga beliau eksis di dalam proses kekuasaan ini,” ucap Andreas.

“Ini soal formalitas etik dan moral, dan segala macam itu bukan masalah bagi beliau di dalam melihat persoalan ini, bagaimana berkuasa ini. Jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan, kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini, kita akan ketipu terus,” sambung Andreas.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Kabar mengenai Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Baca juga: Golkar Gelar Rapat Tertutup, Airlangga Ngaku Tak Bahas Munas 2024

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com