Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra: Semua Partai Peserta Pemilu Saling Tuduh Lakukan Penggelembungan Suara

Kompas.com - 08/03/2024, 09:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, semua partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 saling menuduh terkait penggelembungan suara.

Belakangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu partai yang disorot karena diduga ada upaya penggelembungan suara.

Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyatakan tidak ada penggelembungan suara oleh PSI.

"Ya isu tentang itu (penggelembungan) kan juga terjadi hampir di semua partai peserta pemilu. Semua saling menuduh, saling menyangkakan bahwa partai A, B, C, D seterusnya melakukan tindakan penggelembungan," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Anomali Kenaikan Suara PSI: Dugaan Operasi Loloskan ke Senayan, KPU Enggan Komentar

Muzani mengatakan, badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI pasti sudah mendeteksi jika ada dugaan penggelembungan suara tersebut.

Kemudian, jika pelanggarannya berupa tindak pidana, maka bisa dilaporkan ke pihak gakkumdu.

"Jika pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bisa dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jadi itu jenjang untuk melakukan kontrol terhadap penyalahgunaan sudah cukup ketat," kata Muzani.

Kemudian, terkait grafik perolehan suara dalam sistem rekapitulasi suara (Sirekap) KPU yang kini dihentikan, Muzani mengatakan bahwa teknologi tersebut memang menimbulkan polemik di publik.

Baca juga: Nasdem Ajak Parpol Pengusung Prabowo Dukung Hak Angket, Gerindra: Tidak Perlu

Pasalnya, menurut dia, akurasi dari Sirekap ternyata lemah. Meski begitu, Sirekap memang bukan rujukan KPU dalam menetapkan hasil Pemilu 2024.

"Yang dihitung adalah perhitungan manual. Karena itu dibuka fungsi Sirekap hanya jadi informasi sementara, karena akurasinya akan dicek di manual. Fungsinya hanya menjadi pembuka sementara, tapi menimbulkan kehebohan," ujar Muzani.

"Bahkan, ada di awal-awal menimbulkan problem karena beberapa partai mendapatkan suara yang melambung tinggi, atau beberapa caleg tiba-tiba mendapatkan suara yang fantastis. Misalnya seperti itu," katanya lagi.

Baca juga: Politisi Gerindra Sebut Sebagian Anggota DPR Pilih Selesaikan RUU ketimbang Proses Hak Angket Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com