Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Nasdem Irma Suryani: Semua Partai Politik Korupsi, Betul Enggak?

Kompas.com - 07/03/2024, 17:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem, Irma Suryani mengatakan, seluruh partai politik adalah pelaku korupsi.

Ia juga menyebut, parpol adalah biang permasalahan yang terjadi di Indonesia karena masih berorientasi pragmatis dalam menjalankan politiknya.

"Partai politik yang menjadi akar masalah kericuhan di negeri ini, kenapa? Pragmatis, enggak ada yang enggak pragmatis," katanya dalam diskusi bertajuk "Konsolidasi untuk demokrasi pasca pemilu 2024: oposisi atau koalisi?" di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/2/2024).

"Semua partai politik korupsi, betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupi itu," sambung dia.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Johnny G Plate Dicopot dari Sekjen Nasdem

Di hadapan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla yang juga merupakan petinggi Partai Golkar, Irma menyindir partai lambang pohon beringin sebagai partai main aman.

"Golkar pernah enggak jadi oposisi? Enggak pernah, di dalem terus kok, maunya aman-aman aja," ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga tak luput dari sindiran Irma.

Sekjen PDI-P Hasto Kristianto yang duduk di sampingnya terlihat menggelengkan kepala saat partainya disebut diam seperti kura-kura saat berkuasa.

"Tapi ketika dia kalah baru dia jadi betul-betul jadi wong cilik, itu pendapat saya," imbuhnya.

Baca juga: Golkar Kemungkinan Bakal Mudahkan Jokowi Gabung demi Balas Budi

Irma kemudian mengimbau kepada para hadirin yang mayoritas mahasiswa UI untuk tidak lagi memilih anggota dewan dari partai mana pun yang terbukti memiliki rekam jejak buruk.

"Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik, jangan endorse pengusaha kotor untuk masuk di parlemen, jangan endorse peleceh seksual, pecandu narkoba, koruptor. semua masuk," katanya.

Sebab itu, kata Irma, penyebab kekacauan saat ini tak lain adalah partai politik yang terlalu pragmatis, sehingga melegalkan segala cara untuk meraih suara.

"Jadi jangan juga PDI-P mau ngomong yang salah itu Jokowi, enggak, kita juga salah. Saya sebagai salah satu parpol, pimpinan di Nasdem saya bilang, parpol yang paling salah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com