Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Suaranya Juga Sempat Hilang di Sirekap, PSI: Tapi Kami Tidak Teriak-teriak

Kompas.com - 07/03/2024, 16:39 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengeklaim, pihaknya juga menemukan sejumlah suara yang hilang karena perbedaan data antara formulir C.Hasil Plano dan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, ia mengatakan, ketika hal itu terjadi, para kader PSI memilih tidak menggembar-gemborkannya ke publik.

“Kami alami juga di berbagai TPS kita, ada yang 50 persen suaranya hilang dalam artian salah tulis, harusnya 10 (suara) ditulis 5, harusnya 10 ditulis 0. Salah jumlah, kita alami,” ujar Grace di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: PSI Butuh Lebih dari Sekadar Jokowi untuk Lolos ke DPR RI

“Tapi, PSI kan tidak berteriak-teriak, ’Kami dicurangi, kami digembosi, kami digagalkan’, dan sebagainya,” sambung dia.

Baginya, kesalahan penginputan data itu lumrah terjadi. Sebab, meskipun Sirekap menampilkan grafik tabulasi digital, penghitungannya tetap masih dilakukan secara manual.

Di sisi lain, Grace mengungkapkan, pihaknya juga mendapatkan data bahwa bukan hanya PSI yang mengalami lonjakan suara berdasarkan Sirekap. Peningkatan suara juga dialami oleh tiga partai politik (parpol) lain.

“Partai seperti PPP, Perindo, bahkan Nasdem itu juga ditemukan ada perbedaan antara (formulir) C. Hasil Plano di banyak TPS, puluhan, dengan hasil yang kita lihat di Sirekap,” paparnya.


Ia menyampaikan, salah satu data menunjukan bahwa hasil suara Partai Perindo di salah satu TPS mengalami kenaikan signifikan.

Pada formulir C.Hasil Plano, Perindo tak mendapatkan suara. Namun, berdasarkan Sirekap, parpol yang dibuat Hary Tanoesoedibjo itu memperoleh 222 suara.

“Itu ada dan bisa ditelusuri, ada linknya juga. Itu sudah beredar juga di media sosial. Artinya, ini adalah peristiwa yang mungkin terjadi karena human erorr,” imbuh dia.

Diketahui, beberapa waktu belakangan PSI menjadi sorotan karena berdasarkan data yang ditampilkan Sirekap, kenaikan suaranya mengalami kenaikan yang tidak wajar.

Baca juga: Tolak Pengadaan 2 Pin Emas Anggota Baru DPRD DKI, PSI: Akan Kami Kembalikan

Meski begitu, anggota KPU Idham Holik menampik parpol pimpinan Kaesang Pangarep itu mengalami penggelembungan suara.

Holik menyebutkan, data itu merupakan kesalahan sistem dari Sirekap untuk merekam foto formulir C.Hasil Plano.

Saat ini, KPU sendiri sudah tak menayangkan grafik tabulasi dari Sirekap karena sistemnya dianggap tak mumpuni dan bisa memicu polemik di masyarakat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com