Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat ke Dirjen Imigrasi, Kakanwil Kupang: Kantor Menyedihkan, Kos Mahal

Kompas.com - 07/03/2024, 16:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kupang, Marciana Dominika Jone curhat soal kondisi petugas Imigrasi di Labuan Bajo kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Marciana menyebut, petugas Imigrasi di Labuan Bajo harus melayani 12.000 turis asing selama 2023. Namun, kantor mereka tidak baik.

"Tahun lalu sekitar 12.000 (turis asing) yang masuk tapi kantornya menyedihkan, Pak," ujar Marciana dalam acara dialog Dirjen Imigrasi dengan jajaran Kantor Imigrasi (Kanim) Imigrasi, di Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (7/3/2024).

"Memang kita dapat tanah dari Pemda, tapi tanah itu kecil," lanjut Marciana.

Baca juga: Silmy Mengaku Sedang Perjuangkan Tunjangan Pegawai Imigrasi di Perbatasan

Tidak hanya kantor, para petugas Imigrasi di Labuan Bajo juga punya masalah tempat tinggal.

Menurut Marciana, kebanyakaan para petugas bukanlah penduduk lokal, sehingga harus menyewa kamar kos. Sedangkan, biaya sewa kamar kos dan biaya hidup di lokasi yang menjadi destinasi wisata internasional itu sangat mahal.

"Kosnya amat mahal, biaya hidupnya amat mahal, gaji mereka lebih banyak ya lebih banyak (untuk bayar) kos jadi mereka tidak punya simpanan," tutur Marciana.

Menurut Marciana, kondisi semacam itu tidak hanya terjadi di Labuan Bajo. Kanim di wilayah lain juga menghadapi persoalan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Selain itu, mereka juga hanya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

Baca juga: Saat WN Korsel Tak Akui Bunuh Petugas Imigrasi, tapi Polisi Beberkan Sederet Bukti Tak Terbantahkan

Marciana menyebut, di NTT terdapat 21 kabupaten dan 1 kota. Sebanyak 5 di antaranya masuk kategori terluar, tertinggal, dan terisolir.

Menurut Marciana, NTT memiliki wilayah tugas keimigrasian yang sangat luas dan rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pekerja non prosedural, dan masalah lalu lintas antar negara.

"Kerawanan lainnya adalah penyeberangan ilegal yang terjadi di Rote dan di perbatasan Atambua, Timor Leste," kata Marciana.

Karena kondisi tersebut, ia meminta Silmy dan jajarannya untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana hingga SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

"Mohon dukungan Pak Dirjen," kata Marciana.

Baca juga: Detik-detik WN Korsel Bunuh Petugas Imigrasi dari Jendela Apartemen: Sempat Ribut dan Cekik Temannya

Menanggapi persoalan ini, Silmy menyatakan pihaknya sedang mengupayakan alokasi tunjangan bagi para petugas Imigrasi di perbatasan negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com