Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Harusnya Pak Dirut BRI, Pak Sunarso Sudah Diberi Nobel

Kompas.com - 07/03/2024, 12:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso seharusnya mendapat penghargaan nobel perdamaian.

Sebab, BRI sudah mengembangkan berbagai produk kredit untuk membantu masyarakat miskin, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), dan tabungan UMi.

Presiden lantas membandingkan produk-produk BRI tersebut sudah seperti grameen bank yang pernah dikembangkan oleh Muhammad Yunus dari India.

Baca juga: Jokowi Puji Dirut BRI: Harusnya Sudah Diberi Nobel..

Muhammad Yunus pernah diberi anugerah nobel perdamaian pada 2006 karena grameen bank yang memberikan bantuan kredit untuk masyarakat miskin.

"Saya ingat PNM Mekaar di tahun 2015 itu nasabahnya baru 400.000 kurang lebih, sekarang sudah sampai 15,2 juta. Grameen Bank, Bapak Muhammad Yunus itu dapat Nobel karena Grameen Bank memiliki nasabah 6,5 juta," ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel, harusnya. (Yang nasabahnya) 6,5 juta dapat, masa yang tadi PNM Mekaar 15,2 juta, kemudian UMI (nasabahnya) bisa 8,2 juta, KUR-nya saya enggak tahu. KURnya berapa? 16 juta. Angka yang tidak kecil," kata dia.

Kepala Negara lantas berseloroh bahwa Dirut BRI belum mendapat hadiah nobel karena tidak ada pihak yang mengusulkan.

Baca juga: Dirut BRI: Holding Ultra Mikro Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Ia pun menyarankan agar bisa diurus lebih lanjut usulan untuk menerima nobel.

"Enggak tahu, mungkin belum dapat karena enggak ada yang mengusulkan. Mungkin bisa diurus yang urusan-urusan nobel," tutur Jokowi.

"Karena yang saya tahu, saya berikan contoh PNM Mekaar dari 400.000 melompat menjadi sekarang 15,2 juta, kemudian kredit yang diberikan sudah Rp 244 triliun, dari yang sebelumnya 2015, saya ingat 2015 kurang lebih Rp 800 miliar, kemudian masuk ke Rp 244 triliun, itu angka lompatan yang besar sekali. Mestinya hal-hal seperti ini diberikan apresiasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com