Fraksi Nasdem Sebut Sudah Ada Pembicaraan Informal dengan PDI-P soal Hak Angket Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR, Taufik Basari menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi secara informal dengan Fraksi PDI-P dalam rangka menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Fraksi Partai Nasdem, menurut Taufik Basari, menyatakan siap mendukung hak angket tersebut.

"Secara informal sudah ada pembicaraan (dengan fraksi PDI-P), tetapi kita lagi memastikan pematangan dari proses komunikasi ini," kata Taufik dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Pria yang karib disapa Tobas ini berpandangan bahwa PDI-P menjadi kunci dalam menggulirkan rencana hak angket.

Baca juga: Ketika Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu Masih Jalan di Tempat...

Partai banteng moncong putih itu, menurut Tobas, dianggap sebagai inisiator hak angket dan juga Fraksi terbesar di Senayan saat ini.

“Karena mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan juga sebagai fraksi terbesar dan kita menghormati, ya kita menunggu juga kesiapan PDI Perjuangan,” ujarnya.

Lebih jauh, Tobas menegaskan, Fraksi Partai Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan Pemilu meskipun tanpa PDI-P.

Pasalnya, saat ini Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket.

Namun, Tobas tak mengungkap kapan Fraksi Nasdem mengajukan hak angket kepada pimpinan DPR. Dia hanya menegaskan harus digarap secara serius.

“Artinya, substansinya harus kuat termasuk juga alasan-alasannya misalnya pelanggaran UU (Undang-Undang) mana yang terjadi, kebijakan apa yang mau kita selidiki, atau penyalahgunaan anggaran mana yang selama ini terjadi, itu yang harus kita pastikan termuat dalam pengajuan hak angket kita,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Baca juga: Soal Hak Angket, Waketum Gerindra Klaim Sebagian Besar Anggota DPR Anggap Pemilu Sudah Selesai

Seperti diketahui, wacana hak angket sudah bergulir hampir satu bulan terakhir.

Hak angket ini pertama kali didorong oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar mendorong partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Bersamaan dengan itu, partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga memberikan sinyal mendukung rencana hak angket.

Partai politik pengusung Anies-Muhaimin yang berada di parlemen adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, hingga kini belum ada kejelasan tentang progres rencana hak angket tersebut di parlemen.

Baca juga: Ajak Parpol Pengusung Paslon 02 Dukung Hak Angket, Nasdem: Untuk Legitimasi Kemenangan Hasil Quick Count