Jokowi Bahas Impor Beras Saat Bertemu PM Kamboja di Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, pada Selasa (5/2/2024).

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja.

Presiden Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.

“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Pemerintah Beberkan Alasan Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton

Lalu, kedua pemimpin juga membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.

Presiden menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.

Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Indikator: Kepuasan Publik ke Jokowi Turun karena Beras Mahal dan Langka

Presiden kemudian menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut.

Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.

Terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.

“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antar sektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.

Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

Baca juga: Bantah Harga Beras Mahal, Jokowi: Cek di Pasar, Sudah Turun

Kepala Negara pun menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.

“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.