Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Lanjutkan Gerakan Perubahan Hadapi Pilkada Serentak 2024

Kompas.com - 04/03/2024, 16:37 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melanjutkan Gerakan Perubahan dalam menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan, langkah Gerakan Perubahan yang diusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu adalah langkah yang baik untuk memperbaiki segala sektor di level pemerintahan daerah.

"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam pilkada serentak," katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Baca juga: PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Syaiful mengatakan, gerakan perubahan saat ini juga perlu diterapkan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Gerakan perubahan dilanjutkan untuk memberikan perubahan kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Dia juga menyebut, PKB akan menyiapkan langkah cepat agar Pilkada di berbagai daerah nanti bisa dimenangkan oleh gerakan perubahan yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

"Langkah cepat ini untuk memastikan gerakan perubahan terus mendapat momentum untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok nusantara," tutur dia.

Baca juga: Putaran Kedua atau Kalah Pilpres 2024, Anies Pastikan Gerakan Perubahan Tetap Berjalan

PKB juga akan meluncurkan strategi yang dinamakan "Mengubah Indonesia dari Daerah" untuk gelaran 545 wilayah yang akan mengadakan pilkada.

"PKB menjadikan hajatan Pilkada Serentak 2024 sebagai strategi "Mengubah Indonesia dari Daerah".

Tahun ini, akan digelar Pilkada di 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 93 kota.

Artinya hampir seluruh daerah dilakukan pemilihan kepala daerah. Maka PKB bersiap sejak dini agar memperoleh hasil optimal," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com