Salin Artikel

PKB Lanjutkan Gerakan Perubahan Hadapi Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melanjutkan Gerakan Perubahan dalam menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan, langkah Gerakan Perubahan yang diusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu adalah langkah yang baik untuk memperbaiki segala sektor di level pemerintahan daerah.

"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam pilkada serentak," katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Syaiful mengatakan, gerakan perubahan saat ini juga perlu diterapkan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Gerakan perubahan dilanjutkan untuk memberikan perubahan kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Dia juga menyebut, PKB akan menyiapkan langkah cepat agar Pilkada di berbagai daerah nanti bisa dimenangkan oleh gerakan perubahan yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

"Langkah cepat ini untuk memastikan gerakan perubahan terus mendapat momentum untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok nusantara," tutur dia.

PKB juga akan meluncurkan strategi yang dinamakan "Mengubah Indonesia dari Daerah" untuk gelaran 545 wilayah yang akan mengadakan pilkada.

"PKB menjadikan hajatan Pilkada Serentak 2024 sebagai strategi "Mengubah Indonesia dari Daerah".

Tahun ini, akan digelar Pilkada di 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 93 kota.

Artinya hampir seluruh daerah dilakukan pemilihan kepala daerah. Maka PKB bersiap sejak dini agar memperoleh hasil optimal," tandasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/16375871/pkb-lanjutkan-gerakan-perubahan-hadapi-pilkada-serentak-2024

Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke