Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Koordinasi dengan Panglima TNI soal Lahan-lahan yang Masih Jadi Sengketa

Kompas.com - 03/03/2024, 09:43 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal lahan-lahan yang masih menjadi sengketa antara TNI dengan pihak lain.

Hal itu dikatakan AHY usai menghadiri fun run Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/3/2024).

“Saya sudah bicara dengan Panglima TNI dengan sejumlah pejabat teras di TNI, kami memikirkan bagaimana lahan-lahan yang seharusnya memang didedikasikan dan menjadi milik TNI, darat, laut, dan udara, termasuk juga Polri,” kata AHY kepada awak media.

Baca juga: Kini Akrab dengan AHY Usai 3 Tahun Berseteru, Moeldoko: Pikirkan Negara, Bukan Pernak-pernik Kecil

“Kami akan perjuangkan, kita kawal jangan sampai nanti masih terjadi sengketa di lapangan,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

AHY menyebutkan, salah satu fokus Kementerian ATR/BPN adalah menangani permasalahan sengketa lahan milik TNI dengan pihak lain.

“Sebagai contoh saya baru saja ke Kalimantan Timur, meninjau Ibu Kota Nusantara, tetapi menyempatkan dulu untuk menyerahkan sertifikat kepada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II yang berlokasi di Kaltim,” kata AHY.

“Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik karena setelah sekian tahun diurus akhirnya bisa dan itu juga yang akan bisa memudahkan melanjutkan pembangunan secara fisik infrastruktur di sana,” ucap dia.

Baca juga: Momen Jokowi Nikmati Udara Pagi dan Sarapan di IKN Bareng AHY dkk

Terkait permasalahan sengketa, sebagai contoh, Panglima TNI sebelum Agus yaitu Laksamana (Purn) Yudo Margono, telah menyelamatkan lahan milik TNI di Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat.

TNI di bawah kepemimpinan Yudo menyelamatkan lahan seluas 48 hektar di Jatikarya dari mafia tanah. Lahan itu ditaksir bernilai Rp 10 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com