Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi Turun Jadi 76,6 Persen

Kompas.com - 29/02/2024, 12:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun. Ini merujuk pada temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024.

Menurut survei terbaru Indikator, ada 76,6 persen responden yang cukup/sangat puas dengan kinerja Jokowi. Angka tersebut turun 2 persen dibandingkan dengan survei periode sebelumnya atau pada 12-13 Februari 2024.

“Kalau kita lihat, trennya ada penurunan, dari 78,6 persen survei sebelum pemilu, sekarang menjadi 76,6 persen, turun kurang lebih 2 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Rabu (28/2/2024).

Pada saat bersamaan, persentase responden yang kurang puas/tidak puas terhadap kinerja Presiden sedikit naik. Jumlahnya sebesar 20,3 persen pada survei 12-13 Februari 2024, dan naik menjadi 20,7 persen pada survei 18-21 Februari 2024.

Baca juga: Momen Jokowi Makan Malam di Samarinda, Ditemani AHY dan Para Menteri Lain

Secara rinci, survei terbaru Indikator memperlihatkan bahwa 27,0 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi, dan 49,6 persen merasa cukup puas.

Lalu, 11,4 persen responden mengaku kurang puas dengan kinerja Kepala Negara, dan 9,3 persen tidak puas sama sekali. Sementara, 2,7 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

“Meskipun ada banyak hal yang menjadi perhatian publik, masyarakat secara umum masih percaya terhadap Presiden Jokowi,” ujar Burhanuddin.

Menurut survei, ada sejumlah faktor yang menjadi alasan responden merasa puas dengan kinerja Jokowi. Alasan terbesar, karena Jokowi memberi bantuan kepada rakyat kecil.

Alasan lainnya, Jokowi membangun infrastruktur. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dinilai menunjukkan kinerja baik dan merakyat.

Sementara, responden yang merasa kurang puas terhadap Jokowi beralasan bahwa bantuan untuk rakyat tidak merata. Presiden juga dinilai gagal memberantas korupsi.

Selain itu, di era Jokowi, harga kebutuhan pokok dinilai meningkat, utang negara semakin tinggi, kinerjanya buruk, dan kurang berpihak kepada rakyat kecil. Ada pula yang menilai Jokowi membangun politik dinasti.

Jika situasi tersebut terus berlanjut, menurutnya, bukan tidak mungkin tingkat kepuasan publik terhadap Kepala Negara terus menurun.

“Kalau tren kelangkaan dan kenaikan harga beras ini masih berlanjut, dugaan saya, tren turun ini akan terus berlanjut dan itu tentu akan mengurangi legacy (warisan) Presiden Jokowi yang ingin di sisa akhir masa jabatanya (angka tingkat kepuasan publik) terus di atas 80 persen,” tutur Burhanuddin.

Adapun survei digelar pada 18-20 Februari 2024 melibatkan 1.227 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Diperkirakan, margin of error survei sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com