Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dilibatkan Susun Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan

Kompas.com - 28/02/2024, 10:55 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menilai, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan bakal jadi pemerintahan lanjutan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Jokowi bakal dilibatkan untuk menyusun kabinet Prabowo, bahkan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.

“Ini sangat bisa diterjemahkan bahwa betul ini merupakan suatu kelanjutan,” kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Sebenarnya, kata Firman, boleh saja seorang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) meminta nasihat ke presiden-presiden sebelumnya.

Namun, mengingat sejak awal Jokowi cawe-cawe terhadap langkah Prabowo-Gibran, Firman menyebut, pemerintahan ke depan tak ubahnya kelanjutan dari rezim Jokowi.

Baca juga: Soal Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet Prabowo, Pratikno: Kabinet Mendatang, Urusan Presiden Mendatang

“Substansinya saya kira hanya merupakan kontinuitas saja,” ujar Firman.

“Mungkin orang-orangnya bisa berbeda, tapi substansinya akan sama. Jadi the same wine in the different bottles (anggur yang sama dalam botol yang berbeda) saja,” tuturnya.

Firman pun memprediksi, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan tak akan banyak memberikan perubahan. Dengan besarnya intervensi Jokowi, kehidupan bernegara bakal berjalan seperti 10 tahun belakangan.

“Kita bisa punya hak untuk sedikit pesimistis bahwa akan ada satu perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara kita, termasuk kehidupan keseharian masyarakat,” katanya.

Atas situasi demikian, Firman berpandangan, dibutuhkan peran kuat dari partai politik (parpol) oposisi. Partai oposisi penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain parpol, penting pula masyarakat yang bertindak sebagai oposan, supaya fungsi kontrol terhadap pemerintah berjalan baik.

“Jangka panjangnya adalah pendidikan politik. Saya kira pendidikan politik dan kemandirian ekonomi itu proyek jangka panjang untuk membuat masyarakat menjadi lebih mandiri, siapa pun yang memerintah,” tandas Firman.

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kamis (22/2/2024), kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi. Padahal, hasil penghitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 belum selesai.

Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.

Dradjad menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com