Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Kompas.com - 28/02/2024, 10:07 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menyayangkan pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) kemarin.

Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye pasangan calon presiden nomor dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Firman, ini membuktikan besarnya intervensi Jokowi terhadap Prabowo-Gibran. Presiden bukan hanya cawe-cawe urusan pemenangan pilpres, tetapi juga kebijakan yang seharusnya dibahas pemerintah selanjutnya.

“Ini membuktikan bahwa memang intervensi pemerintah yang sekarang terhadap kemenangan ini memang sudah sangat terasa, bahkan sudah sampai pada level ‘membantu’ dalam untuk kebijakan yang menjadi unggulan dari pasangan ini,” kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

Firman menyebut, proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 belum selesai. Meski hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran unggul, namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi menetapkan hasil pilpres.

Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga akhir tahapan pemilu. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah mendahului hasil pemilihan umum.

Siapa pun pemenang pilpres, kata Firman, janji kampanye mestinya dibahas ketika sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, bukan mendompleng pemerintahan sebelumnya.

Pembahasan program makan siang gratis Prabowo dalam sidang kabinet Jokowi dinilai tidak etis dan bentuk tidak hormat terhadap tahapan pemilu.

“Ini sekali lagi membuktikan adanya intervensi pemerintah sebelumnya, atau negara, atau Jokowi, dan juga minimnya etika di dalam berpolitik dan juga berpemerintahan,” ujar Firman.

“Ini sebenarnya satu langkah yang kurang patut dan sangat disayangkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman memprediksi, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan tak banyak memberikan perbaikan. Dengan besarnya intervensi Jokowi, kehidupan bernegara akan berjalan seperti 10 tahun belakangan.

“Kita bisa punya hak untuk sedikit pesimistis bahwa akan ada satu perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara kita, termasuk kehidupan keseharian masyarakat dengan adanya pemerintahan yang baru ini karena substansinya saya kira hanya merupakan kontinuitas saja,” kata Firman.

“Mungkin orang-orangnya bisa berbeda, tapi substansinya akan sama. Jadi the same wine in the different bottles (anggur yangsama dalam botol yang berbeda) saja,” tuturnya.

Adapun sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

Baca juga: Makan Siang Gratis Dibahas dalam Rapat Kabinet Jokowi, Menko PMK: Untuk Jaga-jaga Saja

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com