Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Koordinasi Dugaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Hilang di Mimika

Kompas.com - 27/02/2024, 19:38 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan Kepolisian di Mimika, Papua Tengah, soal dugaan hilangnya panitia pemungutan suara di Distrik Mimika Barat Jauh.

Anggota panitia pemungutan suara di Distrik Mimika Barat Jauh berinisial DK itu dilaporkan hilang di Potowai Buru.

"Sudah, sudah koordinasi. Jajaran kita sudah koordinasi di ini di kabupaten sana sudah koordinasi terkait dengan ini," kata Herwyn di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Anggota Panitia Pemungutan Suara Distrik Hilang di Mimika

Bahkan menurut Herwyn sudah ada pertemuan khusus untuk membahas hal ini.

Pihak Bawaslu dan pemda daerah setempat juga tengah mencari tahu apakah DK benar hilang.

"Laporan semalam dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi sudah pertemuan untuk membahas terkait dengan ini untuk memastikan pertama, apakah yang bersangkutan benar-benar hilang," ucap dia.

Dia menambahkan, pihak terkait juga sedang melakukan koordinasi melakukan pencarian jika memang DK sudah dipastikan benar hilang.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Tapi mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," kata Herwyn.

Baca juga: Polri: Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 Turun Drastis Dibandingkan 2019

Sebelumnya, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra mengungkapkan, polisi telah membentuk tim gabungan untuk mencari keberadaan DK.

"Tim yang dibentuk terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan pihak keluarga yang dikerahkan mencari DK," ungkap Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, Senin (26/2/2024), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Kapolres, DK sempat mengikuti rapat persiapan pemungutan suara yang dihadiri oleh Kadistrik, Kapolsek, serta PPD pada 11 Februari 2024.

Tetapi kemudian DK berjalan menuju ke arah hutan.

"Ada saksi mata yang melihat DK setelah keluar dari ruang rapat berjalan ke arah hutan dan hingga kini belum pulang ke rumahnya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com