Salin Artikel

Bawaslu Koordinasi Dugaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Hilang di Mimika

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan Kepolisian di Mimika, Papua Tengah, soal dugaan hilangnya panitia pemungutan suara di Distrik Mimika Barat Jauh.

Anggota panitia pemungutan suara di Distrik Mimika Barat Jauh berinisial DK itu dilaporkan hilang di Potowai Buru.

"Sudah, sudah koordinasi. Jajaran kita sudah koordinasi di ini di kabupaten sana sudah koordinasi terkait dengan ini," kata Herwyn di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Bahkan menurut Herwyn sudah ada pertemuan khusus untuk membahas hal ini.

Pihak Bawaslu dan pemda daerah setempat juga tengah mencari tahu apakah DK benar hilang.

"Laporan semalam dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi sudah pertemuan untuk membahas terkait dengan ini untuk memastikan pertama, apakah yang bersangkutan benar-benar hilang," ucap dia.

Dia menambahkan, pihak terkait juga sedang melakukan koordinasi melakukan pencarian jika memang DK sudah dipastikan benar hilang.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Tapi mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," kata Herwyn.

Sebelumnya, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra mengungkapkan, polisi telah membentuk tim gabungan untuk mencari keberadaan DK.

"Tim yang dibentuk terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan pihak keluarga yang dikerahkan mencari DK," ungkap Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, Senin (26/2/2024), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Kapolres, DK sempat mengikuti rapat persiapan pemungutan suara yang dihadiri oleh Kadistrik, Kapolsek, serta PPD pada 11 Februari 2024.

Tetapi kemudian DK berjalan menuju ke arah hutan.

"Ada saksi mata yang melihat DK setelah keluar dari ruang rapat berjalan ke arah hutan dan hingga kini belum pulang ke rumahnya," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/19383441/bawaslu-koordinasi-dugaan-anggota-panitia-pemungutan-suara-hilang-di-mimika

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke