Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Beri Sinyal Gabung Koalisi Pemerintahan Mendatang, Golkar: Kami Sangat Terbuka

Kompas.com - 27/02/2024, 16:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku terbuka jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyal bergabung dalam pemerintahan yang baru setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menjadi Presiden.

Keterbukaan itu, termasuk jika pemerintahan yang baru dan dimaksud adalah benar dipimpin oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi bagi kami, prinsipnya siapa pun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran, tentu kami sangat terbuka," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Ace lantas menjelaskan tentang nama koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran adalah Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga: Sandiaga Siap Gabung dengan Pemerintahan Berikutnya, AHY: Kita Serahkan ke Pak Prabowo

Koalisi ini, menurut Ace, bakal merangkul semua komponen terbaik bangsa, termasuk dari pihak yang tidak mengusung Prabowo-Gibran sebelumnya.

"Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju. Sehingga insya allah tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ace menegaskan bahwa masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemerintahan saat ini bukan betuk bagi-bagi kekuasaan dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Diketahui, AHY bersama Demokrat tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang pengusung Prabowo-Gibran.

Kemudian, AHY diketahui resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) pada 21 Februari 2024.

"Saya kira tidak ya, saya kira berbagai kebijakan yang dilakukan ini sesungguhnya tidak terkait dengan pilpres. Kan, kita tahu juga bahwa di berbagai posisi penting saat ini membutuhkan orang-orang profesional yang bisa menjalankan secara maksimal lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir-akhirnya ini berjalan efektif," kata Ace.

Baca juga: Sandiaga Uno Nyatakan Siap Jika Diajak Gabung di Pemerintahan Baru

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menyatakan siap bila diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya.

Adapun hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 itu diprediksi meraup suara 57-58 persen dan akan menangkan pemilihan presiden (Pilpres) satu putaran.

Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, Sandiaga Uno dan PPP mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sandiaga mengatakan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

"Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandiaga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini melanjutkan.

Baca juga: Soal Pertemuan dengan Jimly, Airlangga: Golkar Tidak Mendukung Hak Angket

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com