Salin Artikel

PPP Beri Sinyal Gabung Koalisi Pemerintahan Mendatang, Golkar: Kami Sangat Terbuka

Keterbukaan itu, termasuk jika pemerintahan yang baru dan dimaksud adalah benar dipimpin oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi bagi kami, prinsipnya siapa pun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran, tentu kami sangat terbuka," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Ace lantas menjelaskan tentang nama koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran adalah Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi ini, menurut Ace, bakal merangkul semua komponen terbaik bangsa, termasuk dari pihak yang tidak mengusung Prabowo-Gibran sebelumnya.

"Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju. Sehingga insya allah tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ace menegaskan bahwa masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemerintahan saat ini bukan betuk bagi-bagi kekuasaan dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Diketahui, AHY bersama Demokrat tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang pengusung Prabowo-Gibran.

Kemudian, AHY diketahui resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) pada 21 Februari 2024.

"Saya kira tidak ya, saya kira berbagai kebijakan yang dilakukan ini sesungguhnya tidak terkait dengan pilpres. Kan, kita tahu juga bahwa di berbagai posisi penting saat ini membutuhkan orang-orang profesional yang bisa menjalankan secara maksimal lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir-akhirnya ini berjalan efektif," kata Ace.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menyatakan siap bila diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya.

Adapun hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 itu diprediksi meraup suara 57-58 persen dan akan menangkan pemilihan presiden (Pilpres) satu putaran.

Sandiaga mengatakan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

"Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandiaga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini melanjutkan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/16174441/ppp-beri-sinyal-gabung-koalisi-pemerintahan-mendatang-golkar-kami-sangat

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke