Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peran Ganda Surya Paloh yang Mungkin Terjadi dalam Pertemuan dengan Megawati

Kompas.com - 27/02/2024, 05:30 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengajuan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 nampaknya menjadi salah satu jembatan yang merekatkan hubungan antara kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Melalui para sekretaris jenderalnya, tiga partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mendukung penggunaan hak tersebut di parlemen.

Namun, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menggarisbawahi, langkah itu hanya akan ditempuh menunggu langkah konkret PDI-P dalam sidang paripurna DPR RI setelah masa reses berakhir pada 7 Maret 2024.

Baca juga: Wacana Hak Angket Masih Mandek, Upaya PDI-P Naikkan Posisi Tawar?

Baginya, pernyataan Ganjar yang mengusulkan hak angket belum bisa dianggap langkah politik yang nyata dari PDI-P.

“Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?” ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan hal serupa. Bola panas pengajuan hak angket ada di tangan PDI-P.

Di sisi lain, ia mengaku selalu membuka diri untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, Surya menekankan bahwa pertemuan itu cukup penting untuk sebagian masyarakat.

“Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega, kalau dari saya beberapa kali saya katakan, bahwasanya komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu komunikasi yang amat sangat dibutuhkan,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Sebagian besar masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini,” kata dia.

Baca juga: Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Meski begitu, Surya menampik bahwa dukungan parpol Koalisi Perubahan pada hak angket ditentukan dari pertemuannya dengan Megawati.

Di sisi lain, langkah Surya sempat menjadi sorotan ketika empat hari setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Sebab, meski tak pernah mendeklarasikan dukungannya secara langsung, Jokowi dinilai memiliki kedekatan pada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, hubungan Jokowi dengan PDI-P dan Megawati kian memburuk jelang Pilpres 2024 lalu.

Sejumlah elite partai banteng kerap menyampaikan narasi kritis pada mantan Wali Kota Solo itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com