Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3-5,6 persen pada tahun 2025.

Target ini merupakan hasil rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (26/2/2024). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah sekitar 5,3-5,6 persen," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Bahas Era SBY, AHY: Kita Tak Perlu Pilih Demokrasi atau Pertumbuhan Ekonomi

Suharso menuturkan, pertumbuhan ekonomi itu dipatok sesuai dengan tema RKP yang disepakati, yaitu 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Target juga dijadikan sebagai acuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas.

"Kita sudah 30 tahun terjebak di dalam tingkat (negara) pendapatan menengah dan kita berencana bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038, sepanjang tingkat pertumbuhannya rata-rata bisa 7 persen dan minimal 6 persen dan itu kita capai pada tahun 2041," tutur Suharso.

Baca juga: Di Tengah Tantangan Global, Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,05 Persen pada 2023

Adapun target tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, rasio gini di sekitar 0,37, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen.

Rapat ini juga membahas target defisit anggaran di kisaran 2,45 - 2,8 persen serta peningkatan belanja investasi below the line antara 0,5-1 persen.

"Dan penurunan emisi gas rumah kaca angkanya 38,6 persen. Kami mengingatkan ekspor barang-barang Indonesia terutama khususnya ke Eropa akan kena aturan yang disebut dengan carbon border adjustment mechanism yang sedemikian rupa," ucap dia.