Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Era SBY, AHY: Kita Tak Perlu Pilih Demokrasi atau Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 12/01/2024, 23:01 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyinggung berbagai capaian Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengklaim, SBY bisa membuktikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan demokrasi berjalan beriringan.

Baca juga: Pidato Politik, AHY Puji SBY Seperti Kresna, sebagai Pengayom dan Pelindung

“Pemerintahan SBY terbukti mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6 persen atau lebih, di atas bangunan demokrasi yang kian matang,” ujar AHY di Bandung, Jawa Barat seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat (12/1/2024).

Ia mengatakan, situasi politik di pemerintahan SBY berbeda dengan saat ini yang rentan dengan pembelahan di masyarakat.

Selama 10 tahun menjabat, lanjut AHY, tidak terjadi politik identitas dan masifnya penyebaran berita bohong untuk memecah belah bangsa.

Baca juga: AHY Yakin Demokrat Bisa Perjuangkan Narasi Perubahan meski Dukung Prabowo-Gibran

“Tidak terjadi eksploitasi politik identitas dan politik fitnah yang memecah belah. Hukum dijalankan tidak dengan tumpul ke atas, tajam ke bawa, atau tumpul ke kawan, tajam ke lawan,” tutur dia.

AHY menekankan, berbagai capaian itu kembali disampaikan agar masyarakat yakin bahwa Demokrat bisa mewujudkan berbagai agenda perjuangannya ke depan. Terutama, soal kesejahteraan masyarakat.

“Mitos telah dipatahkan, kita tidak perlu lagi memilih antara demokrasi atau pertumbuhan ekonomi. Terbukti ketika itu, keduanya bisa berjalan beriringan,” sebut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com