Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Lihat Wajah Moeldoko Saat Rapat Kabinet Bareng AHY, Andi Mallarangeng: Sweet Revenge!

Kompas.com - 24/02/2024, 10:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengaku ingin menyaksikan sidang kabinet Presiden Joko Widodo yang nantinya mempertemukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Pasalnya, kedua tokoh tersebut sebelumnya pernah terlibat perselisihan soal kepengurusan Partai Demokrat.

"Saya bilang, saya justru ingin melihat wajahnya Pak Moeldoko dalam sidang kabinet. Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya sekarang duduk sama-sama dia di situ sebagai menteri. Sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah. Nah saya mau lihat bagaimana wajahnya," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

Baca juga: Demokrat Ungkap Pertemuan AHY dan Jokowi di Yogyakarta Tak Bahas Posisi Menteri

Andi mengapresiasi ucapan selamat dari Moeldoko terhadap AHY yang kini sudah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Akan tetapi, para kader Partai Demokrat menurutnya tak akan lupa dengan apa yang pernah dilakukan Moeldoko.

"Oh iya, tidak bisa dilupakan. Justru saya mau lihat. Apa itu namanya, sweet revenge. Semuanya sudah menunggu sidang kabinet pertama," ungkap Andi.

"Justru kita akan senang sekali melihat bagaimana wajahnya (Pak Moeldoko) dalam sidang kabinet itu. Karena tadinya mau dongkel kita, mau dongkel AHY, sebagai ketua umum yang sah, bikin kongres luar biasa (KLB) abal-abal, menuntut kita sampai tiga tahun, hampir tiga tahun kita dituntut ke pengadilan karena dia merasa sebagai ketum Demokrat," jelasnya.

Padahal, lanjut Andi, Moeldoko sebelumnya tak pernah menjadi kader maupun anggota dari partai berlambang bintang mercy itu.

Baca juga: Masuk ke Pemerintahan, Demokrat: Presiden yang Meminta, Bukan Kami yang Cari-cari Jabatan

Selama proses sengketa kepengurusan melawan Moeldoko, ungkap Andi, Partai Demokrat menang 21 kali di pengadilan.

"Dan sekarang kita berada, tiba-tiba dapat tawaran oleh Presiden Jokowi, pasti sama-sama nanti di sidang kabinet kalau sidang kabinet paripurna barangkali ya, Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia partainya sekarang duduk di kabinet," tegas Andi.

Untuk diketahui, sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi menghadirkan seluruh anggota kabinet dan para pejabat negara yang terkait.

Sebagai pemimpin KSP, Moeldoko diundang di sidang tersebut. Begitu pula dengan AHY yang kini sudah menjadi menteri.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat.

Baca juga: Singgung Partai Koalisi Rasa Oposisi, Demokrat: Bagaimana Ceritanya Koalisi Bicara Hak Angket?

Keduanya pernah saling mengklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.

Pada pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara pada 21 Februari 2024, Moeldoko tidak tampak hadir.

Setelahnya, Moeldoko menyampaikan alasan ketidakhadirannya di acara itu lewat unggahan di media sosial.

Menurut Moeldoko, saat pelantikan AHY dirinya sedang menjadi pembicara pada acara forum badan pangan dunia (FAO) yang digelar di Colombo, Sri Lanka.

Meski tidak hadir, mantan Panglima TNI itu memberikan ucapan selamat kepada AHY lewat media sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com