Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Sebut PR Hadi Tjahjanto yang Belum Selesai: Kasus BLBI hingga Penyelesaian Pelanggaran HAM

Kompas.com - 21/02/2024, 17:27 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyebutkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang belum selesai.

Hal itu diungkapkan Tito usai menyerahkan jabatan Menko Polhukam kepada Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Rabu (21/2/2024).

Diketahui, Tito sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur dari kabinet karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

“Selama 19 hari saya menjabat, karena pejabat yang lama yaitu Prof Mahfud MD mengundurkan diri dan Bapak Presiden menunjuk saya sebagai Plt Menko Polhukam. Saya memang memahami masukan dari teman-teman di Polhukam,” kata Tito di samping Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Rabu.

Baca juga: Tito Karnavian Resmi Serahkan Jabatan Menko Polhukam ke Hadi Tjahjanto

Tito secara khusus menyinggung dua kasus di Kemenko Polhukam yang belum selesai, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, di antaranya mengenai masalah BLBI, adanya satgas BLBI, kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme non-yudisial,” kata Tito.

“Kemudian ada beberapa hal lain yang disampaikan oleh internal, para deputi dan staf ahli. Bahkan ada juga masukkan detail-detail permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh para deputi, staf ahli, dan yang lain-lain, itu semua tercatat,” ujar Menteri Dalam Negeri itu.

Namun, begitu Tito menjabat Plt Menko Polhukam, fokusnya tercurahkan bagaimana mengamankan Pemilu 2024.

“Semua energi kita fokus saja pada satu yaitu membantu para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu untuk mengamankan dan melancarkan jalannya pemilu,” ujar Tito.

Baca juga: Alasan Pilih Hadi Jadi Menko Polhukam, Jokowi: Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Keamanan

Sementara itu, Hadi bakal fokus menyelesaikan kasus BLBI terlebih dulu.

“Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat, kita bisa menyelesaikan,” kata Hadi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.

Adapun Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jabatan Menteri ATR/BPN kemudian diemban Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga dilantik pada hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com