Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti AHY Dilantik Jadi Menteri Jokowi Hari Ini...

Kompas.com - 21/02/2024, 07:59 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut bakal dilantik Presiden Joko Widodo jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Menurut Gaus, AHY bakal menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan dilantik jadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Kursi Menko Polhukam kosong setelah ditinggal Mahfud MD yang mengundurkan diri.

Baca juga: Ditanya Soal AHY Masuk Kabinet dan Menko Polhukam Baru, Jokowi: Besok, Ditunggu Jam 10

“Jabatan (Hadi) yang lama ini diisi oleh AHY, kenapa AHY? Demokrat kan sekarang sudah bergabung dengan Pak Jokowi,” ujar Guspardi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Rabu (21/2/2024) hari ini, Presiden Jokowi akan melantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Kepresidenan. 

Seorang sumber Kompas.com di pemerintahan, membenarkan bahwa pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi jadi Menko Polhukam digelar Rabu hari ini.

"Iya benar," kata sumber tersebut menjawab pesan singkat Kompas.com.


Dihubungi terpisah, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tak menampik kabar bahwa AHY bakal dilantik menjadi Menteri ATR/BPN hari ini.

“Amin, amin, amin. Kalau buat saya amin. Pokoknya amin, sesuatu yang baik itu diaminkan,” kata Syarif, Selasa.

Meski begitu, ia meminta publik menunggu sampai hari H pelantikannya.

Baca juga: Respons Gerindra soal Kabar AHY Akan Dilantik Jadi Menteri ATR Besok

“Kita qobul saja, karena itu hak prerogatif Presiden. Kalau SK (surat keputusan) sudah keluar ya benar,” ucap Syarief.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengiyakan bakal ada pelantikan pejabat baru di Istana Rabu hari ini.

"Besok (Rabu hari ini) ditunggu jam 10, besok dilihat jam 10," ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com