Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Pilpres Satu Putaran, Menko PMK: Rp 40 Triliun Diberikan Beras, Wartawan 1 Tahun Tak Belanja

Kompas.com - 19/02/2024, 17:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali menyatakan harapannya agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat berlangsung satu putaran.

Muhadjir menyebutkan, anggaran Rp 40 triliun yang disiapkan untuk putaran kedua pilpres dapat dibelanjakan untuk kebutuhan lain bila pilpres berlangsung satu putaran.

"Kalau bisa satu putaran cukup lah sehingga Rp 40 triliun itu cukup besar, jadi kalau diberikan beras, mungkin wartawan seluruh Indonesia bisa satu tahun enggak perlu belanja itu," kata Muhadir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Muhadjir menuturkan, pemerintah sesungguhnya siap melaksanakan pilpres sebanyak dua putaran karena anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga pun sudah ditandai oleh Kementerian Keuangan.

Baca juga: Prabowo-Gibran Hampir Dipastikan Menang Pemilu Satu Putaran, Guru Besar UI: Kali Ini Pilpres Rasa Petahana

Namun, menurut dia, akan lebih baik apabila tidak ada perubahan anggaran sehingga pilpres cukup berlangsung satu putaran.

"Memang biasanya nanti akan ada data APBN-Perubahan kan, ya memang, tapi kan daripada begitu kan lebih baik enggak berubah lah," ujar Muhadjir.

Dia melanjutkan, pilpres satu putaran juga dapat mengurangi risiko kekacauan sosial di samping risiko anggaran di atas.

"Kemudian juga iklim investasi juga munkin lebih kondusif dibanding seandainya harus ada putaran kedua dan seterusnya," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Namun demikian, Muhadjir menekankan bahwa ia tetap menghormati proses pemilu yang berjalan.

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

"Kita tunggu saja sampai pengumuman KPU, kan yang menjadi rujukan kan bukan quick count, bukan survei, tetapi nanti pada saat di mana KPU memngumumkan secara resmi," kata Muhadjir.

"Di dalam proses menuju ke sana, kalau ada masalah, ada tuduhan kecurangan, ada macam-macam itu silakan ada prosesnya kan, dan yang terkahir nanti MK kan. Jadi itu sajalah ikuti aturan," ujar dia.

Sebelumnya, Muhadjir mengakui bahwa dirinya berharap agar Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran.

Menurut dia, ada pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi yang membuatnya berpendapat bahwa pilpres sebaiknya hanya satu putaran.

"Kalau satu putaran saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran. Kemudian pasti kalau nanti terjadi peningkatan tensi apalagi seperti kondisi yang tidak kita harapkan pasti masalah investasi kita akan terkendala," kata Muhadjir, Rabu (7/2/2024), seminggu sebelum pemilu.

"Dan kalau sudah investasi terkendala dampak buruknya berantai kan gitu, ada collateral damage-nya pada pengangguran, kemiskinan jadi efeknya. Dan itulah yang kita hindari gitu. Saya kira itu kenapa saya kemarin melontarkan dan saya tahu itu banyak yang mengomentari di medsos (media sosial) saya baca," ujar dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com