Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Puji Kredit Macet Nasabah PNM Lebih Kecil dari Perbankan

Kompas.com - 16/02/2024, 15:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memuji kecilnya jumlah kredit macet nasabah Permodalan Nasional Madani program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Menurut Presiden, saat ini kredit macet PNM Mekaar hanya 0,5 persen.

"Yang saya senang, kredit macetnya hanya 0,5 persen. Kecil sekali ini," ujar Jokowi saat melakukan silaturahmi di GOR Basket Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024).

"Ini menandakan ibu-ibu sangat disiplin dalam mengangsur, disiplin mencicil atas uang yang telah ibu-ibu ambil ini bagus sekali," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Nasabah PNM Mekaar 15,2 Juta, Uang yang Beredar Rp 244 Triliun

Kredit macet merupakan kondisi debitur (peminjam) baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjaman.

Presiden Jokowi kemudian membandingkan besaran kredit macet nasabah PNM dengan nasabah yang meminjam di bank.

Kepala Negara menyebutkan, ada 3-3,5 persen kredit macet pinjaman lewat bank.

"Karena di perbankan itu biasanya 3 persen, 3,5 persen. Ini bagus sekali," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut Kepala Negara juga menyebutkan, total nasabah PNM Mekaar berjumlah 15,2 juta orang.

Dengan jumlah nasabah tersebut, ada Rp 244 triliun dana PNM yang beredar di kalangan nasabah.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Sudah Siapkan Stok Beras untuk Ramadhan

Sehingga menurut Jokowi, perkembangan jumlah nasabah PNM Mekaar cukup pesat apabila dibandingkan dengan saat 2015-2016 lalu.

"Saya ingat di 2015-2016 nasabah Mekaar itu baru 400 ribu saat itu di seluruh Indonesia. Sekarang sudah 15,2 juta nasabah," ujar Jokowi

"Artinya PNM Mekaar ini sangat bermanfaat dan mengedukasi kita, mendidik kita untuk bekerja keras. Ini sangat bagus," tuturnya.

Selain itu, pada 2015-2016 lalu uang beredar melalui PNM Mekaar sebesar Rp 800 miliar.

"Sekarang (jumlah uang) sudah Rp 244 triliun beredar di ibu-ibu semuanya," lanjut Jokowi.

Baca juga: Momen Jokowi Kebingungan, Tak Tahu Apa Itu Seblak...

Untuk diketahui, PNM Mekaar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Peminjaman modal ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com